REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pers akan memberikan barcode kepada media massa yang sudah diverifikasi untuk melawan media abal-abal yang menyebarkan berita bohong.
"Nanti ada barcode-nya, bahwa media ini terpercaya, terverifikasi di Dewan Pers. Ini juga bertujuan meminimalisir masyarakat dirugikan oleh pemberitaan," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo kepada Antara di Jakarta, Rabu (4/1).
Ia menuturkan barcode nantinya dapat dipindai dengan telepon pintar, selanjutnya terkoneksi data Dewan Pers yang menunjukkan data-data media terverifikasi, antara lain penanggung jawab serta alamat kantor.
Langkah pemberian barcode akan dilakukan secara bertahap mulai 9 Februari 2017 saat penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon. Barcode yang kini masih dalam proses perancangan itu bukan berbentuk garis-garis, melainkan kotak-kotak.
"Saat ini masih dirancang karena butuh melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena setiap media beda-beda," ujar Yosef.
Yang menjadi pertimbangan, ujar dia, antara lain pilihan harus terkoneksi dengan International Standar Book Number (ISBN), sementara biasanya ISBN untuk buku, sedangkan media daring tidak memiliki ISBN. Pihaknya juga sedang mempelajari penerapannya untuk televisi dan radio.
Setelah barcode diluncurkan, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunanya. Pemberian barcode, menurut dia, pertama kali diterapkan di Indonesia karena media abal-abal hanya ada di Indonesia dan jika berhasil akan menjadi contoh.
"Kalau berhasil, ini bisa menjadi cerita sukses ketika Indonesia menjadi tuan rumah World Press Freedom Day pada Mei 2017," kata Yosef.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
