REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas menilai, saat ini banyak politisi yang tersandera para pemilik modal. Oleh karena itu, perlu ada Undang-undang (UU) yang mengatur para pengusaha agar tidak membiayai para politisi secara berlebihan.
"Dikhawatirkan, kalau pengusaha menyumbang (politisi) dalam jumlah besar, maka nanti dia (pengusaha) akan bisa menentukan kebijakan," kata Anwar, Ahad (1/1).
Ia mengatakan, para pengusaha bisa menentukan kebijakan karena politisi yang dibiayainya sudah berutang budi kepadanya. Dampaknya, sekarang sangat banyak sekali para politisi yang sudah tersandera oleh para pemilik modal. Akhirnya mereka menjadi kacung para pemilik modal.
Ia menerangkan, ekonomi bisa mempengaruhi politik. Menurut teori Milton Friedman, bila kekuatan ekonomi sudah bersatu dengan kekuatan politik, maka akan melahirkan pemerintahan yang tirani. Jadi, jangan sampai ekonomi power menguasai political power.
Ia menerangkan, misalkan ada pengusaha yang membiayai orang untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur dan presiden. Pengusaha tersebut tidak boleh membiayai secara berlebihan. Jika pengusaha membiayai secara berlebihan, maka pengusaha tersebut harus ditangkap.
Menurutnya, perlu ada UU yang dibuat di negeri ini untuk mengawasi aliran dana para pengusaha kepada para calon bupati, wali kota dan gubernur. "Sehingga tidak boleh ada orang yang dominan di bidang ekonomi menyumbang dan mendanai calon bupati, wali kota dan gubernur dalam jumlah yang tidak terbatas atau yang dia inginkan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika