REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ada 48,91 persen penduduk DKI Jakarta tidak memiliki tempat tinggal atau rumah sendiri. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerinda, Iman Satria mengatakan apabila mengacu pada data BPS tersebut, masih banyak warga DKI Jakarta yang belum memiliki tempat tinggal.
“Bagaimana terobosannya sekarang pemerintah bikin rumah susun, tapi statusnya sewa. Rusnami dong bikinnya, jangan rusunawa. Banyakin rusunaminya, rumah susun milik tanpa menghilangkan dimana tempat mereka bekerja. Karena nyari kerja susah lho, apalagi mereka yang sifatnya berdagang,” kata Iman saat dihubungi oleh Republika.co.id, Senin (2/1).
Selain itu, ia juga menilai masih banyak penduduk DKI Jakarta yang perlu dibantu, terutama dalam permasalahan perumahan. “Sandang, pangan, papan harusnya kan tanggung jawab pemerintah. Sekarang bagaimana terobosan pemerintah. Okelah gubernur yang lama sudah bikin rumah susun seperti kaya bom waktu. Sekarang bisa tiba-tiba tiga, lima, enam bulan lagi nggak ada yang bisa ngontrak,” ujarnya.
Hal tersebut, menurut Iman, karena warga dipindahkan dari lokasi sebelumnya. Tempat kerja mereka harus berganti kembali dan berdampak pada perekonomian mereka.
Iman juga meminta agar kinerja Dinas Perumahan perlu ditingkatkan lagi. Ia ingin membuat konsep membuat rumah susun bukan hanya sebatas untuk orang-orang yang terkena gusuran, namun konsep membangun rumah susun karena ingin menempatkan orang secara proposional pada tempatnya.
“Solusi ke depannya seperti yang tadi saya bilang nggak bisa main gusur-gusur saja tanah orang. Diambil, digusur, dipindahin jauh-jauh akhirnya matiin mata pencahariannya otomatis kan nggak bisa bayar cicilannya,” katanya.
“Saat ini bagaimana caranya dia tetap memiliki. Umpama ada tanah di daerah situ, daerah situ saja dibangun. Jangan statusnya sewa lagi, kasih ke mereka gitu lho. Itu salah bentuk tanggunng jawab pemerintah. Apa susahnya sih uang rakyat kembali ke rakyat?” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
