REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam catatan refleksi akhir tahun 2016 bidang politik dan keamanan, wakil ketua DPR, Fadli Zon menyinggung soal meningkatnya potensi ancaman bagi demokrasi. Ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk memantau perbincangan berbagai aplikasi chatting di berbagai platform media sosial.
Rencana pemerintah ini dinilai bisa mengancam demokrasi. Padahal, hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi. Begitu pula hak berekspresi di depan umum, hak berkumpul dan berserikat, adalah hak setiap warga negara. Tidak terkecuali melalui dunia maya.
"Negara jangan sampai menjadi mata-mata bagi warganya. Itu memundurkan demokrasi kita," kata politikus Gerindra tersebut, Sabtu (31/12).
Terkait penggunaan media sosial yang kian massif, yang perlu diatur adalah bagaimana provider telekomunikasi. Sebagai contoh, tidak sembarangan menjual nomor atau sim card. Sehingga orang bisa mudah menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar kepatutan dan bahkan hukum, seperti menciptakan identitas dan akun-akun palsu.
Berita-berita hoax dan informasi tanpa klarifikasi kini memang mudah beredar secara massif di media sosial dan aplikasi chatting. Namun yang harus dilakukan oleh pemerintah bukanlah melakukan sensor atau pembatasan informasi, melainkan pendewasaan dan pencerdasan publik.
"Kita tak bisa melawan teknologi. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab," tambah Fadli.
Menurutnya, ancaman kemunduran demokrasi juga ditandai oleh begitu mudahnya aparat keamanan melemparkan tuduhan makar terhadap para aktivis. Penangkapan dengan tuduhan makar tanpa bukti yang kuat, adalah praktik rezim otoritarian yang dapat mengganggu demokrasi. Karena negara tak boleh menakut-nakuti warganya. "Jangan sampai hukum menjadi alat politik pemerintah, apalagi alat kekuasaan," saran Fadli untuk pemrintah.
Pemerintah, kata Fadli, mungkin telah keliru dalam membedakan antara keamanan negara, keamanan rezim, serta keamanan sosial. Jangan sampai hanya karena media sosial yang kerap digunakan mengkritisi pemerintah, lantas itu dianggap bisa mengganggu keamanan negara. Secara umum, Fadli menilai situasi politik dan keamanan tahun 2016 menghangat dan akan tambah hangat dengan adanya Pilkada serentak pada 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
