REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem menekankan reshuffle atau pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun, jika memang presiden ingin menambah atau mengganti menteri, maka mesti dilakukan demi mendorong kinerja yang lebih baik.

"Saya berharap betul, kalau seperti itu, maka kinerja menjadi lebih baik. Karena misalnya berganti terus setiap tahun, menurut saya tidak terlalu baik secara psikologis. Orang bertanya ada apa kok berganti terus setiap tahun,'' kataTaufiqulhadi saat dihubungi, Rabu (28/12).

Anggota Komisi III DPR itu juga meminta, pergantian atau penambahan menteri harus betul -betul mendorong stabilitas pemerintahan, dan mengirim sinyal positif terhadap pasar. Serta memberi kesan untuk perubahan yang lebih baik.

"Kalau misalnya perubahan itu terjadi tetapi tidak mengirim sinyal yang positif, justru akan berpengaruh tidak baik terhadap kabinet," ujarnya.

Reshuffle, lanjut dia, harus dilakukan karena sesuai kebutuhan. Namun, ia menilai reshuffle saat ini tidak ada urgensinya. Karena yang paling penting adalah bagaimana menjaga konsistensi dari perencanaan yang ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika