REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR), Masykurudin Hafiz, mengatakan potensi penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2017 sangat mungkin terjadi. Ketertarikan terhadap informasi Pilkada di daerah lain menjadi salah satu penyebab menurunnya angka partisipasi tersebut.
Menurut Masykurudin, saat ini proses persiapan Pilkada di daerah seolah menjadi 'nomor dua' setelah informasi Pilkada Jakarta. Pihaknya menganggap hal ini wajar karena di Jakarta, tidak hanya proses politik yang terjadi. Persinggungan antara proses hukum dan isu agama menyita sebagian besar masyarakat di daerah.
"Padahal, dari sisi kinerja, KPU daerah sudah cukup maksimal. Dari segi persiapan dan sosialisasi sudah cukup baik. Hanya saja dalam konteks kondisi saat ini persiapan 100 persen saja belum cukup," ujar Masykurudin ketika dikonfirmasi Republika, Selasa (27/12).
Dirinya kembali menegaskan jika terpaan informasi mengenai proses Pilkada di Jakarta lebih besar dan menarik masyarakat. Selain itu, proses sosialisasi pilkada di daerah lain sangat tergantung dari jumlah anggaran yang tersedia di masing-masing daerah.
Daerah yang memiliki anggaran cukup besar akan berpeluang lebih maksimal menyampaikan informasi, begitu pula sebaliknya. "Karena itu, jika terpaan informasi Pilkada di daeranya lebih sedikit dibandingkan informasi Pilkada di daerah lain, masyarakat memiliki kecenderungan tidak tertarik dengan pemilihan di daerah sendiri. Akhirnya, minat untuk memberikan suara pun berkurang," tutur Masykurudin.
Pihaknya memprediksi, potensi pengurangan partisipasi dalam Pilkada serentak 2017 bisa mencapai lebih dari tiga persen. Dirinya merujuk kepada persentase potensi naik turunnya partisipasi Pilkada serentak 2015 yang berada pada kisaran tiga persen.
Karena itu, JPRR menyarankan pihak penyelenggara pilkada di tingkat pusat segera mengambil tindakan terkait sosialisasi Pilkada serentak 2017. Terpaan informasi sosialisasi Pilkada secara nasional harus dapat menarik minat masyarakat untuk memilih sekaligus memperi paparan yang informatif.
"KPU RI harus melakukan terobosan dalam sosialisasi Pilkada, baik lewat media cetak maupun elektronik, diskusi terkait Pilkada dan sebagainya," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika