REPUBLIKA.CO.ID, BIMA -- Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi mengatakan, prioritas utama yang dilakukan setelah tanggap darurat banjir bandang Bima pada 5 Januari mendatang ialah pembenahan infrastruktur. Selain itu, ia bersama Pemerintah Kota Bima juga akan mengecek kesesuaian pembangunan dan tata ruang yang ditengarai menjadi penyebab timbulnya banjir bandang di Kota Bima.
"Kawasan-kawasan yang merupakan serapan, apakah masih terjaga atau tidak, dan kita mengamankan hutan kita," katanya di Masjid Baitul Hamid, Kota Bima, Senin (26/12).
Berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, di bagian atas sekitar Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, penggundulan hutan hampir merata. "Kondisi geografis Bima yang berada di muara dengan curah hujan yang sangat tinggi, dan ada penggundulan hutan yang masif sehingga daerah resapan itu habis," lanjutnya.
Ia menegaskan, perlu ada tindakan represif bagi pelaku penebangan hutan. Ke depan, tindakan tersebut akan diintensifkan. "Kita kan ada Polhut, Kepolisian, TNI, ya kita beresin rame-rame, tangkep-tangkepin bandarnya, masukin penjara," katanya. Ia mengajak seluruh elemen di Kota Bima dan juga NTB melakukan intropeksi dan tidak saling menyalahkan.
Menurutnya, banyak warga Bima yang kaget lantaran baru pertama kali ditimpa musibah yang sangat besar. Karena itu, masih banyak kekurangan dalam pendistribusian bantuan kepada korban banjir. Namun, pihaknya terus melakukan pembenahan agar distribusi bantuan bisa segera diterima para banjir korban.
"Menurut saya (distribusi bantuan) sudah bagus, tinggal dapur umum yang perlu ditambah," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
