Rabu 21 Dec 2016 19:52 WIB

Warga Ditakut-takuti KJP akan Dihentikan Jika Pejawat tak Terpilih

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Esthi Maharani
Anak-anak didampingi orang tua pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP)   (Republika/Yasin Habibi)
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Anak-anak didampingi orang tua pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa warga masih percaya dengan adanya isu yang beredar terkait dihentikannya program Kartu Jakarta Pintar (KJP) jika calon pejawat (incumbent) tidak terpilih di Pilkada DKI 2017. Hal itu masih mengemuka saat Anies Baswedan kampanye.

"Betul ada seperti itu (isu KJP dihentikan), Bu?" tanya Anies kepada peserta kampanye yang mayoritas ibu-ibu di Kelurahan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (21/12). Serentak ibu-ibu menjawab 'betul'.

Anies meminta warga tak mempercayai isu tersebut. Dia memastikan, program KJP akan diteruskan jika dirinya bersama Sandiaga Uno terpilih dalam Pilkada DKI. Bahkan, lanjut Anies, program KJP akan disinergikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dinamai KJP Plus.

"Jangan percaya kalau ada kabar seperti itu ya Bu. Kami justru mau menambah KJP dengan KIP," kata dia.

Program KJP Plus, kata Anies, adalah gabungan dari KJP dan KIP. Dengan program ini, anak-anak di DKI, bahkan yang putus sekolah, bisa mendapat bantuan uang tunai selain dengan fasilitas sarana-prasarana yang berbentuk barang. Sehingga mereka yang putus sekolah bisa mengejar paket kelulusan maupun kursus.

"Karena kebutuhan tiap anak berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk prakarya, membeli seragam, membayar kebutuhan sekolah lainnya termasuk bisa untuk ujian," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement