Rabu 21 Dec 2016 20:00 WIB

DPR Segera Panggil Menteri dan BIN Soal Maraknya Tenaga Kerja Cina

Tenaga Kerja Dari Cina ( ilustrasi)
Foto: Republika/Mardiah
Tenaga Kerja Dari Cina ( ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI akan meminta klarifikasi kepada menteri dan Badan Intelijen Negara terkait informasi maraknya tenaga kerja asing asal Cina yang datang ke Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi di Jakarta, Rabu, mengatakan Komisi I akan meminta klarifikasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

"Jadi pertama kami akan panggil Menkominfo bahwa apa yang ada di medsos itu tervalidasi benar atau tidak. Kalau tidak seharusnya langsung diblokir," kata Bobby.

Menurut dia, setelah memanggil Menkominfo, Komisi I akan memanggil Kementerian Luar Negeri lalu menanyakan ke Badan Intelijen Negara (BIN) terkait apakah ada dampaknya informasi di media sosial tersebut.

Dia menjelaskan kalau ada dampaknya, Komisi I DPR akan menentukan sikap terkait ketahanan nasional Indonesia. "Komisi I DPR belum bisa bersikap tentang masalah ini karena kami perlu memastikan validitas informasi tersebut," ujarnya.

Terutama menurut Bobby, informasi ini muncul dari media yang bukan arus utama karena itu Komisi I DPR memilih tidak responsif menghadapi masalah ini.  Politikus Partai Golkar itu mengatakan Komisi I DPR tidak langsung menyatakan tidak setuju dengan TKA Cina namun perlu mendalaminya dahulu.

"Jadi bukannya kami langsung menyatakan tidak setuju dengan TKA Cina, nanti tahunya bukan. Atau mungkin kami sudah setuju ternyata bukan, itu yang kami klarifikasi," katanya.

Sebelumnya Fraksi PKS meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan bebas visa karena ada berbagai laporan pelanggaran warga negara asing di wilayah Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan dan meresahkan, kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

"Laporan pelanggaran warga negara asing di wilayah Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan dan meresahkan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakan pemerintah yang melonggarkan arus orang berupa kebijakan bebas visa," kata Jazuli di Jakarta, Senin (19/12).

Dia mencontohkan kejadian diamankannya warga negara asing (WNA) berkebangsaan Cina yang kedapatan bertanam cabai yang mengandung bakteri berbahaya, patut menjadi perhatian serius. Selain itu menurut dia, fenomena munculnya bendera-bendera negara asing di bumi pertiwi yang bukan pada tempatnya dan terjadi di beberapa wilayah.

"Lalu maraknya tenaga kerja asing dan tidak sedikit yang ilegal sementara warga setempat sulit mencari makan sehingga menimbulkan kecemburuan dan gesekan," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement