REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai sebaiknya perhatian negara-negara di dunia terkait konflik di Aleppo, Suriah, fokus pada penyelematan nyawa warga sipil. Menurut dia, semua negara, harusnya mengambil peran dan tanggungjawab kemanusian tersebut tak terkecuali Indonesia.
Beberapa unjuk rasa keprihatinan pun telah tersebar di beberapa negara seperti di Jerman, Prancis, Turki, juga Indonesia. "Indonesia harus mengambil momentum untuk memperkuat peran dan tanggung jawab kemanusiaan dunia dalam krisis Aleppo dengan menunjukkan determinasi dalam langkah dan tindakan diplomasi," kata Jazuli di Jakarta, Senin (19/12).
Menurut Anggota Komisi I DPR ini, determinasi diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat strategis untuk menunjukkan bahwa Indonesia berkepentingan dan peduli pada nasib kemanusiaan dunia, terutama terhadap penderitaan rakyat sipil di Aleppo. "Inilah harga diri (dignity) atau kebanggaan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta untuk memenuhi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi," kata Jazuli.
Untuk itu, kata dia, Pemerintah Indonesia bisa melakukan diplomasi beragam cara dalam ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo. Pertama, secara bilateral pemerintah melalui Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan nota keprihatinan serius dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab, baik melalui duta besar di Suriah maupun duta besar Suriah di Jakarta beserta negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran. Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat memilukan ini.
Kedua, secara multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, UNHCR, perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa penghentian dan penyelesaian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait. Jazuli mengatakan piagam PBB yang dipedomani bersama seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo. Mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian.
"Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera teratasi," ujarnya.
Ketiga, secara regional atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA), Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo. Yakni dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait. Menurut JazulI, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah tersebut akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo dan memperkuat tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.
Dia mengatakan sebagai negara Muslim terbesar dan didukung oleh mandat konstitusional yang kuat, serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia bisa memainkan peran strategis bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia. "Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik momentum peran dan tanggung jawab ini," ujar Jazuli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
