REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya politik anggaran agar menjadi ukuran instrumen kesejahteraan. Dengan begitu, diperlukan indikator untuk mengukur kemakmuran sebuah bangsa.
"Selama ini belum ada ukuran yang detail mengenai indikasi penggunaan keuangan negara untuk kemakmuran dalam bentuk aturan undang-undang," kata Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis dalam agenda Workshop Nasional Fraksi Partai Golkar di Jakarta, Rabu (14/12).
Menurutnya, indikator kesejahteraan ini perlu disusun secara detail, baik dalam APBN atau APBD. Kalau perlu, indikator kesejahteraan tersebut harus dijabarkan secara rinci dalam perda-perda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
"Ada empat indikator yang dapat didorong sebagai prinsip pembangunan, yaitu turunnya orang miskin, penurunan angka pengangguran, penurunan kesenjangan pendapatan, dan kenaikan angka IPM," kata dia.
Harry menegaskan, partai yang berhasil membuktikan penggunaan anggaran negara untuk kesejahteraan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan selalu dicintai rakyat. "Jangan hanya pada kampanye saja disampaikan tetapi harus dibuktikan ketika menjabat," ungkap mantan anggota fraksi DPR dari Partai Golkar tersebut.
Di hadapan ratusan peserta Workshop Nasional Fraksi Partai Golkar, Harry juga mengingatkan bahwa rekomendasi BPK akan terus hidup selamanya. "Selama tidak ditindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, rekomendasi tersebut akan tetap hidup. Contohnya kasus Pak Dahlan yang sekarang sedang diproses. BPK juga tidak tahu sebab, prioritas pemeriksaan berada di tangan kepolisian dan kejaksaan."
Untuk itu, tambahnya, diperlukan kehati-hatian dalam mengelola dan menggunakan anggaran keuangan negara.
Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik DPP Golkar, Yahya Zaini, ketika mendampingi Ketua BPK mengatakan, Golkar akan merumuskan politik anggaran untuk menjadi panduan bagi anggota fraksi DPR dan DPRD dalam menyusun APBN/APBD guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
