REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyelesaian Bendungan Napun Gete dipercepat menjadi tiga tahun.
"Saya selalu mengingatkan kontraktor, kita memacu untuk mempercepat progres. Jadi kalau normalnya 5 tahun, ini kelamaan, kita inginnya lebih cepat ditargetkan 3 tahun," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso usai penandatangan kontrak paket pekerjaan pembangunan Bendungan Napun Gete, Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (7/12) sore.
Namun, percepatan dapat dilakukan jika pembebasan lahan oleh pemerintah kabupaten dapat diselesaikan. Bendungan Napun Gete membutuhkan lahan seluas 161 hektare, dan telah dilakukan pembebasan seluas 24 hektare.
Dengan ditandatanganinya kontrak pekerjaan bendungan Napung Gete, itu artinya tujuh dari delapan bendungan yang diprogramkan Kementerian PUPR pada 2016 telah dilaksanakan. Pekan depan rencananya kontrak paket pekerjaan bendungan Sukamahi akan ditandatangani.
"Diharapkan dimulainya pembangunan 8 bendungan (di 2016) dapat tercapai," kata Imam.
Bendungan dengan nilai kontrak Rp 849,9 miliar tersebut nantinya memiliki volume tampungan sebanyak 7,63 juta meter kubik dan direncanakan dapat mengairi irigasi seluas 700 hektare, menyediakan air baku sebanyak 0,20 meter kubik per detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,71 megawatt.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
