REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Jenderal Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengaku tak kaget apabila Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak mendukung usulan wacana moratorium Ujian Nasional (UN).

"Saya tak kaget karena JK dari awal pembidang yang melahirkan UN. Dalam gugatan yang kami ajukan, Pak JK termasuk tergugat," kata Retno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12).

Kendati demikian, Retno meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung usulan moratorium UN. Ia beralasan, dukungan Presiden Jokowi terlihat dari kebijakan yang tidak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan pada 2015.

"Saat jadi presiden, dimulai dari Pak Anies (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan) yang tidak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan. Itulah makna pendidikan," tutur Retno.

Ia berharap, DPR RI mempunyai suara berbeda dengan pemerintah. "Saya harap DPR, besok kan rapat, kita harapannya ke legislatif. DPR bisa menengahi," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah masih mengkaji usulan moratorium UN. "Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).

Ia beralasan,UN masih dibutuhkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan. JK menilai, UN dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika