REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak yakin penyerapan anggaran di Ibu Kota sepanjang tahun ini bisa mencapai 90 persen. Lembaga legislatif itu menilai target tersebut tidak realistis dan masuk akal.
"Susah itu (untuk mencapai 90 persen). Sulit. Apalagi waktu (pengeksekusian anggaran di DKI) sekarang cuma tinggal 20 hari lagi," ujar anggota Komisi A DPRD DKI, Syarif, kepada Republika.co.id, Selasa (6/12).
Dia menuturkan, pengukuran serapan anggaran di DKI harus dilihat dari realisasi dua jenis belanja, yaitu belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL). BL mencakup belanja modal, belanja barang, termasuk pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan suprastruktur yang direncanakan oleh pemerintah daerah sejak awal tahun anggaran.
Sementara, BTL digunakan untuk belanja rutin para pegawai di lingkungan Pemprov DKI, mencakup gaji, tunjangan, dan insentif bagi mereka. Untuk realisasi BTL DKI 2016, Syarif yakin tingkat serapannya bisa mencapai 99 persen. Belanja tersebut memang sudah rutin dilakukan setiap tahun oleh semua pemerintah daerah, sehingga dia menganggap tingginya tingkat serapan anggran BTL bukan sesuatu yang istimewa.
Namun, untuk realisasi BL DKI, Syarif pesimistis target serapan 90 persen bakal tercapai oleh Pemprov DKI. "Jika hingga akhir tahun ini serapan anggaran BL di DKI bisa sampai 80 persen saja, itu sudah hebat. Tapi saya tidak yakin itu bisa tercapai, karena di musim hujan seperti sekarang ini sulit sekali merampungkan sejumlah proyek infrastruktur, semisal pembangunan rumah susun (rusun) hanya dalam waktu dua pekan," ucap politikus Partai Gerindra itu lagi.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyebutkan, penyerapan anggaran Provinsi DKI Jakarta 2016 baru mencapai 62 persen. Pria yang akrab disapa Soni itu menargetkan, realisasi anggaran tersebut bakal dikebut hingga menjadi 85 persen selama dua pekan ke depan.
Dia berharap penyerapan anggaran di Ibu Kota untuk 2016 bisa dilakukan secara maksimal sebelum laporan pertanggungjawaban disampaikan ke DPRD pada akhir tahun ini. "Penyerapan anggaran di setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) harus dimaksimalkan dalam bulan ini," kata Soni.
Menurut dia, penyerapan anggaran di Jakarta selama ini menjadi terlambat lantaran ada sejumlah proyek yang dihentikan. Beberapa di antaranya adalah proyek pembangunan rumah susun dan pembebasan lahan untuk proyek Monorail Rapid Transit (MRT).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
