REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW - Uni Eropa menyambut baik langkah Pemerintah Myanmar membentuk komisi penyelidikan kekerasan yang menimpa Muslim Rohingya di Rakhine. Dalam pernyataan resmi, Uni Eropa mendorong agar Pemerintah Myanmar bisa mencegah terjadinya insiden serupa di masa akan datang.
"Pengumuman pembentukan Komisi Penyelidikan kekerasan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, oleh Pemerintah Myanmar, kami sambut dengan baik. Pekerjaannya harus objektif dan pelaku kekerasan dipastikan harus diadili," ujar Perwakilan Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Stavros Lambrinidis seperti dikutip Mizzima.
Serangan pertama yang terjadi di pos polisi di Rakhine pada 9 Oktober lalu, menyebabkan kekerasan terus berlanjut, serta memaksa ribuan orang mengungsi dan kehilangan mata pencaharian.
Uni Eropa juga menyayangkan sulitnya bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Rakhine selama berminggu-minggu.
"Uni Eropa menyerukan kembali kegiatan kemanusiaan dan mendukung penyelidikan yang independen dan kredibel," kata dia.
Menurutnya, selama Pemerintah Myanmar masih belum memberikan akses untuk organisasi kemanusiaan dan media, kecurigaan mengenai pelanggaran HAM berat akan terus bergulir. Penting bagi Pemerintah Myanmar untuk berinisiatif mengatasi penyebab kekerasan di Rakhine.
Baca juga, Citra Satelit: Ratusan Bangunan Muslim Rohingya Dibakar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
