REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkap pertemuan KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling cepat dilakukan dua pekan mendatang. Hal ini terkait pembahasan informasi baru dari BPK terkait dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Kami belum bertemu dengan BPK, jadi masing-masing akhir tahun ini sangat sibuk. Jadi mungkin bertemu dengan BPK paling cepet 2 minggu yang akan datang," ujar Agus di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).

Karenanya, Agus mengungkap belum dapat memastikan apakah informasi baru tersebut nantinya berpengaruh terhadap penyelidikan kasus Sumber Waras. Yang pasti KPK kata Agus, tidak pernah menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

Ia juga tidak menutup kemungkinan, memanggil pihak Pemprov DKI berkaitan pembelian lahan RS sumber waras tersebut, dalam hal ini meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Belum tau (memanggil Pemprov DKI), belum saya cek. Ini kan masih menunggu informasi dari BPK. Kan katanya ada fakta, data baru mengenai sumber waras, mengenai pengadaan tanah-tanah yang lain, membandingkan antara (pembelian tanah) cengkareng dan sumber waras," ungkap Agus.

Namun ia memastikan, pihaknya hendak menggali informasi baru dari BPK tersebut. Selain itu, tak hanya soal lahan RS Sumber Waras, KPK menurut Agus, juga ingin mendalami proyek-proyek di DKI yang off budget dan off treasury. Pasalnya, proyek proyek tersebut diduga tidak masuk dalam APBD.

"Kami ingin menggali itu, jadi itu kan katanya tidak masuk APBD. UU Nomor 17 keuangan negara dan UU Nomor 1 kenegaraan itu kan nggak boleh, makanya kita teliti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika