REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Agus Sylvi, Didi Irawadi Syamsuddin menganggap, rekomendasi Bawaslu DKI kepada KPUD terkait dugaan pelanggaran bisa membuat takut calon untuk menawarkan program konkret. Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta merekomendasikan kepada KPUD, program pengembangan komunitas Rp 1 miliar per RW per tahun yang digagas pasangan Agus-Sylvi, sebagai pelanggaran administrasi.

"Andai KPUD menyatakan ini sebagai pelanggaran, sekalipun ini hanya sekedar pelanggaran administrasi, bisa jadi ke depannya tidak ada lagi calon-calon yang yang berani menawarkan program konkret kepada publik," kata Didi saat menggelar konperensi pers di Wisma Proklamasi, Senin (5/12).

Didi melanjutkan, ketika KPUD DKI Jakarta menyatakan program yang ditawarkan Agus-Sylvi tersebut sebagai pelanggaran, maka para pasangan calon akan menawarkan program yang abstrak. Karena ketika mereka menyertakan nominal pasti dalam program yang mereka jalankan, bisa jadi disebut sebagai pelanggaran.

"Contoh, ketika ada calon yang punya program menaikkan gaji guru, maka calon itu akan takut untuk menyebutkan jumlah nominal kenaikan yang dijanjikannya itu. Padahal kenaikan gaji harus konkret," terang Didi.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta sempat merekomendasikan kepada KPUD bahwa program Rp 1 miliar tiap RW yang dipaparkan Agus-Sylvi melanggar administrasi. Itu tak lain karena tidak tercantum dalam visi-misi dan program yang didaftarkan ke KPU. Padahal, program tersebut merupakan penjabaran dari 10 program unggulan pasangan Agus-Sylvi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika