REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM - - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai titik rawan bencana di NTB sudah tidak bisa diprediksi. Kepala BPBD NTB Muhamad Rum mengatakan, hal ini akibat kerusakan hutan dan pembuangan sampah yang kerap terjadi.
"Ditambah fungsi sungai dan saluran drainase tidak lagi memadai untuk melaksanakan tugasnya karena terjadi pendangkalan sidementasi," ujarnya kepada Republika.co.id di Mataram, Ahad (4/12).
Mengantisipasi hal ini, Provinsi NTB melalui SK Gubernur, ia katakan, telah menetapkan siaga darurat banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Diharapkan, adanya SK Gubernur tentang siaga darurat kebencanaan membuat setiap elemen di NTB untuk waspada dalam mengantisipasi terjadinya bencana.
Sebelumnya, pada Rabu (30/11), bencana longsor terjadi di dusun Gunung Jae, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. "BPBD NTB, POL PP dan PU Loteng gotong royong untuk memindahkan material longsor," ungkapnya.
Lokasi terjadinya longsor, lanjutnya, merupakan akses jalan satu-satunya baik yang ada di dusun Gunung Jae, dusun Pondok Gedang dan Pemotoh Barat dengan total jumlah kepala keluarga mencapai 620 KK. "Jalan ini adalah satu-satunya akses masyarakat untuk mengangkut hasil bumi berupa pisang, dan buah-buahan lainnya," paparnya.
Menurut Kepala Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat (NTB) Husnandiniaty Nurdin, luas lahan kritis di NTB mencapai 555.427 hektar lebih atau 52 persen dari total 1.071.722 juta hektare luas kawasan hutan. "Rincian kritis itu 154,358 hektar lebih dan agak kritis 401,069 hektar" kata Husnandiniaty Nurdin di Mataram, belum lama ini.
Ia menjelaskan, ada beberapa penyebab lahan kritis di NTB setiap tahun terus mengalami peningkatan. Di antaranya akibat pembalakan liar yang dilakukan sejumlah oknum tidak bertanggung jawab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika