REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengaku heran melihat fakta masih suburnya praktek-praktek korupsi di Indonesia meski sudah banyak pejabat yang ditindak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden menduga, faktor utama penyebab masih tingginya angka korupsi di Tanah Air karena penegakan hukum yang belum maksimal.

"Artinya penegakan hukum selama ini belum cukup memberikan efek jera pada koruptor," ujarnya, saat menyampaikan pidato sambutan dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).

Oleh karena itu, Presiden mendukung penuh langkah yang akan dilakukan KPK untuk menguatkan penegakan hukum yang berintegritas. KPK, kata dia, harus bekerja bersama dengan seluruh pihak untuk memberantas tuntas korupsi dari hulu hingga ke hilir.

Untuk menguatkan peran KPK tersebut, Presiden juga menginstruksikan pada Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan reformasi internal demi menghasilkan aparat penegak hukum yang profesional sehingga kegiatan pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif.

Selain itu, Presiden juga menyoroti tata kelola di pemerintahan yang menurutnya masih membuka celah bagi orang untuk mencuri uang negara. Oleh karenanya, ia menyatakan pemerintah akan terus mendorong penggunaan sistem elektronik di seluruh kementerian dan lembaga agar setiap rupiah uang negara yang masuk dan keluar dapat terpantau.

Namun begitu, menurut Presiden, penerapan sistem elektronik juga masih membutuhkan pengawasan internal agar betul-betul bersih dari praktek-praktek pungutan liar, suap dan korupsi.

"Contoh kemarin operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan. Itu layanan perizinannya sudah dengan sistem IT, tapi dimatikan karena tak ada pengawasan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika