REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerjukan Kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke masyarakat untuk meningkatkan kepesertaan. Tingkat kepesertaan masyarakat golongan pekerja bukan penerima upah (PBPU) di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Agustus 2016 masih sekitar 18,54 juta jiwa dari total peserta JKN 169 juta jiwa.
Jumlah ini maish cukup sedikit dari total masyarakat yang masuk dalam golongan PBPU di Indonesia. Ahmad Krisnawan dari Litbang BPJS Kesehatan mengatakan kader JKN ini sudah diterjunkan sejak Oktober lalu. Hingga saat ini BPJS Kesehatan sudah menerjunkan 1.020 kader JKN di 75 kantor cabang BPJS di Indonesia. Kader JKN ini berada di 150 kabupaten/kota di dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
"Ini baru pilot project termasuk di DIY. Evaluasi akan kita lakukan Desember nanti," ujarnya usai diskusi tentang percepatan kepesertaan JKN di Yogyakarta, Selasa (29/11).
Kader JKN ini menyasar calon peserta BPJS Kesehatan di luar peserta yang telah ditanggung pemerintah daerah. Hingga saat ini menurutnya, sudah ada 378 kabupaten/kota yang sudah terintegrasi dengan JKN dengan kepesertaan sebanyak 15.151 juta orang.
Dewan JKN, Ahmad Anshory mengatakan, kepesertaan JKN di Indonesia hingga 11 November ini baru 170 juta jiwa. Jumlah ini baru mencapai 33 persen dari total penduduk Indonesia. "Jumlah ini masih cukup sedikit, masih membutuhkan kerja keras semua pihak," ujarnya.
Pendekatan komunitas kata dia, memang menjadi salah satu program JKN untuk meningkatkan kepesertaann tersebut. Hal ini kata dia, salah satunya dilakukan melalui penerjunan kader JKN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika