REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tuduhan adanya makar yang dilontarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam aksi 2 Desember dinilai terlalu mengada-ada. Kapolri pun dianggap tidak tepat menyampaikan hal tersebut ke publik.
"Jika pun ada indikasi makar, seharusnya aparat bertindak cepat mengantisipasi itu melalui intelijen. Kapolri tidak dalam kapasitasnya menurut saya menyampaikan itu di publik. Justru tindakan Kapolri blunder," ujar Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman kepada Republika.co.id, Jumat (25/11).
Menurutnya apabila benar sudah ada indikasi makar, maka hal tersebut menjadi tupoksi TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN). Nyatanya, kata Pedri, baik Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah adanya isu makar tersebut.
Pedri sendiri melihat hingga kini belum ada tanda-tanda makar. Makar adalah perebutan kekuasaan secara paksa. Tudingan itu pun tidak boleh sembarangan. "Tuduhan Kapolri sudah keterlaluan dan dia harus membuktikannya secara bertanggungjawab," katanya,
Pedri melihat pernyataan-pernyataan Kapolri belakangan sudah tidak proporsional dan memperlihatkan kepanikan. "Jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu tegakkan keadilan hukum, tahan Ahok segera. itu saja tuntutan rakyat kok," ujarnya.
Polri dan jajarannya pun diminta menghentikan upaya menghalang-halangi rencana aksi 212. Pasalnya Pemuda Muhammadiyah mendapatkan informasi dari daerah banyak tindakan aparat yang tidak benar misalnya dengan melarang PO bus menyewakan busnya untuk ke Jakarta. "Ini sudah enggak benar," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
