REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Nasional Keluarga Alumni (KA) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Muhammad Badarudin, menganggap wajar jika nantinya ada dua kepengurusan dalam KAMMI. Meski demikian, pihaknya tetap mengupayakan penyelesaian konflik kepemimpinan dalam yang kini sedang terjadi.
"Jika ada dua kepengurusan tidak apa-apa. Organisasi ini pada dasarnya adalah media aspirasi bagi para anggotanya," tegas Badarudin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/11).
Kongres KA KAMMI akan diselenggarakan di Bandung pada Sabtu - Ahad (26-27/11). Menurut Badarudin, kongres inilah yang sebelumnya disepakati bersama antara sembilan presidium nasional KA KAMMI.
Dalam kongres di Bandung, akan dibahas penyelesaian konflik kepemimpinan KA KAMMI. Seperti deiketahui, sebelumnya kongres KAMMI dilaksanakan di Jakarta pada 12-13 November lalu atas prakarsa dua anggota presidium naasional yang menyatakan keluar dari kesepakatan sembilan anggota, yakni Fahri Hamzah dan Rahman Toha. Salah satu hasil dari kongres Jakarta adalah penetapan Fahri Hamzah sebagai Presiden KA KAMMI.
"Padahal, kesepakatan organisasi menyatakan jika kepemimpinan KA KAMMI sifatnya kolektif kolegial. Maka tidak ada pemimpin tunggal. Kami tidak pernah menganggap hasil kongres Jakarta itu ada," lanjut Badarudin.
Setelah selesai, pihaknya akan menjalankan rekomendasi kongres sesuai amanat anggota KA KAMMI. Hasil kongres Bandung, tambahnya, tetap akan dikomunikasikan dengan hasil kongres Jakarta. "Kelanjutannya seperti apa, akan kita lihat. Baru nanti ada penentuan langkah ke depan," kata Badarudin.