REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Air minum dan sanitasi yang layak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Akses air minum dan sanitasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting dalam membangun manusia yang sehat.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat membuka acara City Sanitation Summit XVI yang diselenggarakan oleh Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis, (24/11).
Acara pembukaaan City Sanitation Summit XVI ini dihadiri sekitar 700an peserta, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basoeki Hadimoeljono, PLT Gubernur Provinsi Aceh Soedarmo, Ketua AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi) H.M. Rizal Effendi, sekitar 48 Bupati dan Walikota se Indonesia, 105 daerah anggota AKKOPSI, serta penggiat air minum dan sanitasi.
Saat tiba di Gedung AAC Dayan Dawood, Menko Puan langsung dipeusijuk (ditepungtawari) secara adat Aceh oleh Ketua Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh, Sanusi Husen. Peusijuk adalah adat Aceh untuk memuliakan tamu yang baru tiba. Ini dilakukan agar tamu merasa terkenang dan betah di Aceh dengan menjadi sahabat dan keluarga.
Dalam sambutannya, Menko PMK mengatakan pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi, juga selaras dengan Germas Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (Germas) yang telah diluncurkan sebagai upaya bersama untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan kondisi masyarakat yang sehat, akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
Menko PMK juga menegaskan saat ini masih terdapat 95 juta penduduk (atau 37 persen) yang belum memiliki akses air minum layak dan masih terdapat 120 juta penduduk (atau 47 persen) yang belum memiliki sanitasi yang layak. Untuk itu, program akses air minum dan sanitasi harus dapat diperluas agar dapat menjangkau wilayah-wilayah padat penduduk, wilayah perdesaan, wilayah nelayan, dan daerah tertinggal lainnya.
Upaya perluasan akses air minum dan sanitasi yang layak, selain melalui Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat juga dilakukan melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat menggunakan APBDes.
“Dibutuhkan dukungan, kepedulian, tanggung jawab dan gotong royong kita semua dalam menjaga pelestarian sumber air, serapannya, dan perilaku hidup bersih menjaga lingkungan guna memperluas akses air minum dan sanitasi,” ujar Menko PMK.
Lebih lanjut, Menko PMK memberikan apresiasi dengan adanya solusi kreatif melalui skema keuangan mikro yang telah diinisiasi di beberapa kabupaten/ kota. Skema ini perlu segera diangkat menjadi skema nasional bekerjasama dengan lembaga keuangan. Keterlibatan AKKOPSI melalui dukungan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) serta mempersiapkan penguatan kelembagaan, mobilisasi pendanaan, serta mempersiapkan daerah di dalam mengimplementasikan Rencana Strategi Pembangunan Sanitasi di Daerah (SSK) diakui telah banyak membantu dalam pemenuhan sanitasi di berbagai daerah. Selain itu, kerjasama dengan media juga perlu dilakukan untuk pembelajaran bahwa sanitasi merupakan hal yang perlu diprioritaskan.
“Saya berharap, pelaksanaan City Sanitation Summit ini memberikan momentum bagi upaya percepatan perluasan akses air minum dan sanitasi yang layak untuk masyarakat Indonesia,” harapnya.
Kunjungan kerja Menko PMK di Banda Aceh dilanjutkan dengan mengunjungi PLTD Apung kemudian meninjau Masjid Raya Baiturahman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika