REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebar 100 petugas yang tergabung dalam Tim Saber Pungli untuk memantau pelayanan publik yang ada di wilayah ibukota. Selama bertugas, Tim Saber Pungli DKI Jakarta akan melakukan penyamaran, misalnya sebagai pengguna layanan sehingga tidak teridentifikasi oleh petugas.
"Tim Saber Pungli itu bertugas layaknya intelijen. Jadi, kami tidak akan informasikan siapa saja yang tergabung dalam tim tersebut. Yang pasti, kami tidak akan beritahu siapa saja yang masuk dalam Tim Saber Pungli itu. Tim Saber Pungli bisa menyamar jadi warga, tukang parkir atau apapun, yang penting tidak ketahuan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono, Kamis (24/11).
Tim Saber Pungli akan berkoordinasi dengan sembilan instansi lain yaitu Kepolisian, Kejaksanaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam, Kementrian Dalam Negeri, Ombudsman, PPATK, BIN serta POM TNI.
"Selain dari Pemprov DKI, kami juga libatkan dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada TNI, pokoknya semuanya terlibat," tutur Sunarsono.
Oleh karena itu, dia pun mengimbau seluruh masyarakat agar segera melapor kepada Tim Saber Pungli apabila melihat atau menjadi korban pungli (pungutan liar).
"Laporan mengenai pungli bisa langsung melalui aplikasi Qlue. Kami akan langsung tindak lanjuti semua laporan dari masyarakat. Lagi pula, memang dibutuhkan peran dari masyarakat untuk memberantas pungli," ungkap Sumarsono.
Lebih lanjut, dia menyebutkan ada tujuh area yang menjadi fokus utama Tim Saber Pungli yakni bidang perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik serta pengadaan barang dan jasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika