REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Hanafi Rais menilai Indonesia tidak perlu memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar terkait kasus kekerasan terhadap etnis Rohingya. Hal tersebut dimaksudkan agar langkah-langkah diplomatik Indonesia terkait Myanmar bisa lebih efektif dan tetap diterima.

"Pemerintah RI bisa melakukan pendekatan bilateral yang lebih intensif kepada rezim baru Myanmar agar menghentikan pembersihan etnis Muslim Rohingya," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (21/11).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan selama ini pemerintah kurang mempunyai perhatian yang kontinyu dan intensif mengenai Rohingnya. Apabila yang diupayakan Indonesia ini gagal, maka menurut Hanafi kasus Rohingya sudah masuk dalam tahap perlunya intervensi kemanusiaan yang sah.

"Indonesia bisa melakukan inisiatif ini untuk mengajak negara-negara ASEAN, OKI, atau menyampaikan ke PBB karena konflik etnis di Myanmar jika dibiarkan bisa membawa eskalasi di kawasan dan memicu perang baru yang tentu tidak kita inginkan," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, kekerasan terus terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Human Rights Watch (HRW) menyatakan ratusan rumah suku Rohingya di desa-desa dihancurkan hingga luluh lantak oleh militer Myanmar.

Ini menimbulkan kekerasan yang terus-menerus antara militer Myanmar dengan suku Rohingya. Kekejaman militer Myanmar dinilai sudah di luar batas kemanusiaan. Menurut HRW, kematian akibat kekerasan militer terhadap suku Rohingya bisa mencapai ratusan jiwa lebih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika