Sabtu 19 Nov 2016 21:01 WIB

Jokowi Didesak Hentikan Hubungan Diplomatik dengan Myanmar

Rep: Qommarria Rostanti / Red: Angga Indrawan
 Aksi unjuk rasa memprotes penindasan warga Muslim Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.
Foto: AP
Aksi unjuk rasa memprotes penindasan warga Muslim Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tragedi kemanusian yang tak beradab terus berulang di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya. Sampai detik ini Myanmar yang mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel Perdamaian Aung San Syu Kyi sebagai ikon. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pada faktanya, Myanmar telah menjadi negara yang niradab melalui pembiaran bahkan diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya. Indonesia sebagai negara yang mengusung rasa kemanusian yang adil dan beradab, serta mengedepankan hak asasi manusia (HAM) dinilai perlu bersikap terang dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. 

"Saya mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta Duta Besar Myanmar meninggalkan Indonesia segera," ujar Dahnil, Sabtu (19/11).

Dia menyebut apa yang dilakukan Pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia yakni Pancasila. Menurut Dahnil, pengusiran Duta Besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas Indonesia terhadap negara yang mengabaikan HAM dan niradab dengan melakukan pembantaian etnis.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement