REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BNPB sangat mengharapkan Presiden Joko Widodo segera turun tangan langsung menangani bencana alam seperti banjir dan gempa. Ini karena masih ada pejabat di pusat dan daerah yang belum aktif mengatasi kebencanaan yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai daerah.
Kepala Pusat Data dan Humas, BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Presiden Jokowi perlu turun tangan menangani langsung bencana yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Tanah Air. Terutama, kata dia, karena masih ada kementerian dan lembaga pemerintahan nonkementerian yang belum aktif menangani kebencanaan yang terjadi di berbagai daerah.
"Presiden harus turun tangan, karena penanganan masalah ini harus dipercepat," kata Sutopo.
Kota Bandung dan Kabupaten Bandung baru saja mengalami bencana banjir besar seperti di Jalan Pasteur dan Dayeuhkolot. Sebelumnya Kabupaten Garut juga mengalami longsor, sehingga timbul korban jiwa luka-luka serta kerugian materiil. Karena itu BNPB sangat mengharapkan agar seluruh jajaran pemerintahan menyiapkan anggaran yang memadai bagi korban dan penanganan fasilitas-fasilitas umum yang rusak.
BNPB mengatakan para korban bencana harus dipindahkan atau relokasi ke tempat-tempat yang aman supaya mereka mendapat kehidupan yang betul-betul layak dan tidak tergusur lagi akibat ketidakjelasan status lahan dan rumah yang baru mereka miliki.
Sementara itu di lain pihak BNPB mengingatkan masyarakat agar tidak menyulitkan diri mereka sendiri misalnya dengan membuang sampah sembarangan karena dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran sungai. Di Jakarta misalnya kali Ciliwung menyempit karena banyak rumah yang dibangun sembarangan.
"Di Sinabung, Sumatra Utara masih ada 1900 kepala keluarga yang belum direlokasi, sedangkan baru 34 kepala keluarga saja yang sudah direlokasi." katanya. Sebagai perbandingan, rakyat Jepang sudah lama dididik tentang arti pentingnya mewaspadai bencana alam. Sementara itu warga Malaysia juga sudah mendapat pengetahuan tentang masalah kebencanaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika