REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengaku tidak rela apabila aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk melengserkan pemerintahan yang sah, sehingga jangan sampai terjebak pada tujuan yang inkonstitusional.
"Saya sebagai Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) tidak rela jika umat Islam terjebak dalam adu domba untuk tujuan yang tidak konstitusional," katanya di Jakarta, Senin (14/11).
Dia menyarankan agar tidak ada aksi demonstrasi kembali seperti Jumat (4/11) karena bukan lagi menuntut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk diselesaikan.
Menurut dia, kalau pun akan dilakukan aksi demonstrasi namun sebaiknya tidak lebih besar dibandingkan aksi 4/11 agar tidak dicurigai memiliki agenda menjatuhkan pemerintahan. "Kalau pun tetap mau demo, sebaiknya jangan lebih besar dari yang lalu agar tidak dicurigai punya agenda untuk menjatuhkan presiden yang sah," ujarnya.
Jimly memang tidak melarang masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, karena demonstrasi merupakan hak warga negara di era demokrasi seperti sekarang ini. Namun menurut dia, jumlah massa jangan sebesar seperti aksi 4 November 2016.
Sebelumnya, Sekretariat Bersama Aktivis untuk Indonesia menggelar acara "Malam Keprihatinan Anak Negeri" di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Jumat (11/11). Acara tersebut bertajuk "Selamatkan Demokrasi Lawan Tirani".
Mantan aktivis Reformasi 1998, Sri Bintang Pamungkas mengaku tidak percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri mengusut kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara transparan. Menurut dia, hal ini dilakukan Presiden Jokowi hanya sebatas sandiwara semata sehingga memang harus dilawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
