REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu khawatir jika aksi unjuk rasa umat Islam terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berujung pada impeachment. Selain itu, Presiden Jokowi juga tak perlu repot-repot berkeliling untuk meredam gejolak dari kasus tersebut.
"Negara dalam kondisi aman dan damai pak Presiden, aksi umat Islam tidak akan berujung pada kudeta atau impeachment. Umat Islam juga sadar harganya terlalu mahal untuk melakukan kudeta," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Andre Rosiade dalam keterangan pers, Sabtu (12/11).
Andre mengatakan umat Islam sepenuhnya taat pada konstitusi. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada 4 November lalu, semata-mata hanya ingin keadilan dan hukum ditegakan terkait kasus tersebut. Terkait 'safari politik' yang dilakukan Presiden Jokowi pascaaksi 4 November, ia mengatakan semestinya presiden tak perlu melakukan hal tersebut.
Sebab secara tidak langsung presiden justru turut menciptakan situasi dan kondisi bahwa negara saat ini sedang tidak aman. Sebab Presiden secara telanjang mempertontonkan sikapnya kepada rakyat Indonesia mengenai Aksi Bela Islam II. Ia pun khawatir apa yang dilakukan oleh Jokowi, bisa dinilai oleh masyarakat bahwa presiden mencoba melindungi Ahok.
"Sah-sah saja jadinya kalau umat Islam menilai safari Presiden sengaja untuk mempersiapkan TNI dan Polri dalam mengamankan umat Islam. Ini kan tidak sesuai dengan janji Presiden yang bilang tidak akan melindungi Ahok. Jadi sebaiknya Presiden tidak mendramatisir persoalan yang sebenarnya sederhana menjadi seolah-olah genting. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan Presiden," jelasnya.
Ia menambahkan, dibanding terus menerus mendramatisir keadaan, lebih baik Presiden Jokowi fokus pada perbaikan ekonomi. Terlebih saat ini nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS terus merosot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
