REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I PPP di Asrama Haji Pondok Gede pada Ahad (13/11) dan Senin (14/11). Di dalam Munas Alim Ulama dan Rapimnas akan membahas persoalan yang tengah dihadapi bangsa dan mencari solusi terbaik.
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Achmad Baidowi mengatakan, Munas Alim Ulama dan Rapimnas akan dihadiri 1.500 peserta yang terdiri dari pengurus PPP, ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren (ponpes), ustaz, ustazah dan aktivis Islam dari seluruh Indonesia. Di dalam Munas Alim Ulama akan membahas beberapa persoalan kebangsaan.
"Pertama, membahas kenegaraan dan kepemimpinan nasional karena kita sebentar lagi memasuki perhelatan politik di tingkat nasional," kata Baidowi kepada Republika.co.id di Kantor DPP PPP, Sabtu (12/11).
Ia menerangkan, yang kedua akan membahas tentang keadilan sosial terkait dengan bagaimana perekonomian di Indonesia dan efek keadilannya terhadap masyarakat. Ketiga, membahas tentang keagamaan dan kemaslahatan rakyat. Jadi, bagaimana agama hadir untuk mendorong terciptanya kesejahteraan sosial.
Saat Munas Alim Ulama ada beberapa narasumber yang diundang untuk menyampaikan materi. Di antaranya Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr H Haedar Nasir serta Sosiolog, Dr. Erna Chotim. Mereka akan lebih banyak membahas tentang keagamaan. Terutama persoalan radikalisme dan terorisme.
Sebab, permasalahan radikalisme saat ini tengah menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia Internasional. Dijelaskan Baidowi, para ulama nanti akan merumuskan rekomendasinya saat Munas Alim Ulama berdasarkan fakta sosial yang ada di masyarakat. Kemudian akan menggabungkan tradisi akademik kitab-kitab klasik yang sering dibaca ulama untuk dikonstekualisasikan dengan keadaan sosial kemasyarakatan.
"Para alim ulama juga akan membahas RUU yang menjadi konsen PPP," ujarnya.
Ia menerangkan, para ulama akan memberikan masukan terhadap sejumlah RUU saat munas. Di antaranya, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pendidikan Keagamaan, RUU Anti LGBT dan RUU KUHP. Mengapa RUU Anti LGBT ini menjadi konsen perhatian PPP karena LGBT mulai berkembang. Ia menegaskan, LGBT akan berdampak buruk terhadap bangsa terutama terhadap generasi muda, sehingga harus diantisipasi.
Kemudian, rekomendasi dari para alim ulama di Munas Alim Ulama akan disampaikan kepada Fraksi PPP untuk diusulkan dan dibahas dalam pembahasan RUU. Maka anggota Fraksi PPP akan menjadi peserta dalam Munas Alim Ulama dan Rapimnas tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika