REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Chairuddin Ismail menegaskan partainya tidak sedang mengalami perpecahan. Sehingga, menurutnya, partai tidak akan menggelar musyawarah luar biasa (munaslub).

"Ya insya Allah tidak digelar munaslub, kecuali nanti ada perkembangan baru," ujar Chairuddin di Jakarta, Kamis (10/11).

Chairuddin menekankan desakan agar digelar sebuah munaslub Partai Hanura hanya merupakan sikap perseorangan. Menurut dia, kesepakatan untuk tidak menggelar munaslub sudah diputuskan berdasarkan hasil rapat pleno yang dihadiri Ketua Umum Hanura Wiranto, dan jajaran ketua DPD partai se-Indonesia, pada Rabu (9/11) lalu.

Menurut Chairuddin, saat ini yang harus dilakukan adalah konsolidasi internal partai untuk memperbaiki dan memantapkan roda organisasi ini.

Chairuddin menegaskan seluruh pimpinan dan pengurus DPD partai menolak diadakannya munaslub. Sebab, para kader di daerah masih membutuhkan sosok Wiranto sebagai pimpinan sekaligus perekat partai dalam menyelesaikan segala persoalan. "Seluruh DPD menolak munaslub. Mereka membutuhkan kehadiran Pak Wiranto. Pak Wiranto ini bukan hanya sekedar tokoh, dia adalah perekat kita semua," ujar dia.

Chairuddin mengatakan saat ini partai dipimpin pelaksana harian dari unsur wakil ketua umum, lantaran Wiranto menjabat menteri di Kabinet Kerja. Meskipun demikian, pengambilan keputusan strategis tetap berada di tangan Wiranto. "Setiap seminggu, saya minta waktu bertemu pak Wiranto untuk menjelaskan langkah strategis berkaitan internal partai," kata dia.

Sebelumnya wacana pelaksanaan munaslub Hanura digulirkan oleh Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura Djafar Badjeber. Djafar menyebut partainya harus segera menggelar munaslub agar tidak terjadi kekosongan jabatan ketua umum lantaran Wiranto sudah menjadi menteri di Kabinet Kerja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika