REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi sudah diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta pada pertengahan Juli 2016. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, menyampaikan tiga masalah yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta pasca swakelola TPST Bantargebang.
Soni menyatakan, persoalan TPST Bantargebang merupakan catatan khusus pada saat transisi kepemimpinan dari Basuki Tjahaja Purmama atau Ahok kepada dirinya. Ahok berpesan supaya masalah TPST Bantargebang segera diselesaikan. Dalam kunjungan ini, Soni menyatakan tiga masalah utama yang dihadapi DKI Jakarta pasca swakelola.
"Ada tiga masalah yang sekarang kita hadapi. Yang pertama, masalah manajemen transisi dari pihak ketiga kemudian menjadi swakelola. Itu ada transisi administratif," kata Soni Sumarsono, kepada Republika.co.id, Selasa (7/11).
Soni menambahkan, dua persoalan lain, yakni kekurangan alat berat dan persoalan sosial masyarakat. Soni menyatakan, ada perubahan manajemen dalam mekanisme transisi dari pihak swasta menjadi swakelola.
DKI tidak hanya sekadar memberikan kompensasi dalam bentuk uang, tapi memperluas definisi kompensasi menjadi pembenahan lingkungan. Salah satunya, kata Soni, sarana prasarana yang dibutuhkan oleh warga Bekasi ini seperti pendidikan, kesehatan, dan sumur artesis.
"Saya kira itu definisi baru dari pengelolaan sampah di (TPST Bantargebang) Bekasi, sambil menunggu langkah-langkah kita dalam membangun ITF di Sunter dan lima wilayah yang lainnya," kata dia.
Untuk keperluan tersebut, besaran dana hibah sudah ditetapkan senilai Rp 143 miliar di antaranya dana kompensasi bau untuk 18 ribu warga TPST. Soni menjanjikan proses administrasi akan selesai pekan ini sehingga dapat segera direalisasikan.
Soni juga menyinggung kekurangan alat berat di zona pembuangan TPST Bantargebang. Menurut dia, bau sampah yang masih menyengat indera penciuman dari zona pembuangan lantaran kekurangan alat berat. Setelah melihat situasi di lapangan, Plt Gubernur DKI Jakarta juga mengkhawatirkan kemungkinan longsornya tumpukan sampah jelang musim penghujan. Hal ini akan menjadi prioritas utama Pemprov DKI.
Soni menegaskan, penambahan 40 alat berat akan segera diupayakan lewat APBD Perubahan 2016 DKI Jakarta. "Ada 40 alat berat yang saya kira akan kami adakan dalam APBN P 2016. Sesegera mungkin dengan e katalog akan kami adakan," ucap Soni. Lebih lanjut, dia menambahkan, masalah lain berkaitan dengan persoalan sosial masyarakat di sekitar TPST Bantargebang.
Soni yakin persoalan sosial ini dapat diatasi dengan kemitraan DKI Jakarta bersama Pemkot Bekasi. "Kami tidak akan pernah membiarkan masyarakat terkena beban atau kesulitan karena sampah. Namun, kami optimalkan dari problem menjadi peluang yang baik untuk masyarakat," kata Plt Gubernur DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika