REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai lamban melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya. Sehingga, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah untuk segera melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh pemuka agama.

"Menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya," kata Ketua umum PBNU, Said Aqil Siradj usai menerima kunjungan Presiden Jokowi di Gedung PBNU, Senin (7/11).

Ia mengatakan, pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama. Sehingga nantinya dapat terbangun suasana yang lebih kondusif di Indonesia.

Said juga menyeru, agar seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Senantiasa membangun ukhuwah dan memperkokoh ikatan kebangsaan. Ia berharap, peristiwa yang baru-baru ini terjadi menjadi pelajaran yang paling berharga. "Pelajaran paling berharga bagi kita sebagai bangsa agar tidak terulang dikemudian hari," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Aksi Damai 4 November yang dilakukan umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sebagai bagian dari cara berdemokrasi yang beradab dan niat yang tulus untuk meluruskan etika kepemimpinan.

Ketua Umum PBNU menerangkan, hakikat kepemimpinan adalah teladan yang baik (uswatun hasanah). Pemimpin tidak boleh berujar kalimat-kalimat kotor yang menimbulkan kontroversi bahkan melahirkan perpecahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika