REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri menilai kemajuan dan perkembangan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu tol laut masih sekitar 20 persen. Salah satu penyebab perkembangan tol laut masih di angka tersebut karena Pemerintah masih kesulitan dalam hal pendanaan.
"Kalau boleh jujur mungkin (progresnya) baru 20 persen," ungkap Rokhmin Dahuri usai memberikan ceramah pada acara Konferensi Kerjasama Program Tol Laut dan Jalur Sutera Maritim Dunia, Senin (7/11) di Hotel Savoy Homan Bandung.
Menurut Rokhmin, angka tersebut hanya sebatas program revitalisasi pelabuhan serta pembangunan pelabuhan baru yang relatif kecil serta pelabuhan di Sorong, Papua Barat, yang tengah dimulai. Rokhmin menjelaskan dalam program tol laut terdapat tujuh pelabuhan utama yang bisa melakukan ekspor-impor. Saat ini, pembangunan pelabuhan di Sorong telah dilakukan sementara enam lainnya tambal sulam.
"Karena bukan menteri perhubungannya yang tidak serius tapi tidak ada dana. Tax Amnesty merupakan terobosan tapi kita kurang siap begitu uang masuk. Uang itu karena belum ada rencana investasi menumpuk di Bank Indonesia," ungkap Rokhmin Dahuri menjelaskan.
Selain itu, paradigma pada pejabat tinggi negara dan menteri yang masih adalah menganggap jika investasi bisa dipersulit maka untuk apa dipermudah. "Di salah satu media, Pak Jokowi marah soal power plant. Investasi sudah mau ada tapi ada masalah di Perizinan. Pak Jokowi mau mengusut itu," katanya.
Rokhmin menambahkan, salah satu penyebab perkembangan tol laut baru mencapai 20 persen karena permasalahan pendanaan. Oleh karena itu, kerja sama dengan luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah jangan dianggap negatif.
Sebab, menurutnya, semua negara yang maju mengawali pembangunan dengan bekerja sama dengan negara maju. "Meneladani negara yang sudah baik dengan cerdas," ungkap Rokhmin menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
