REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Panitia Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (5/11), membahas kedaulatan bangsa yang dikemas dalam Piagam Tebuireng. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, KH Sholahudin Wahid mengemukakan, dalam beberapa hal Indonesia kurang berdaulat.
Indonesia mempunyai sumber daya yang besar, namun selama ini kurang dimaksimalkan dalam pengelolaannya. "Indonesia ini pasar terbesar sekaligus punya sumber daya besar. Sumber daya diolah oleh orang luar, kemudian dijual ke kita (Indonesia), jadi tidak berdaulat dari dalam negara kita sendiri," katanya dalam kegiatan Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad di PP Tebuireng.
Dia mengatakan, belum maksimalnya pengelolaan itu tidak lain juga ditentukan dengan pendidikan. Menurut dia, pendidikan itu meliputi banyak aspek, tidak hanya pembentukan akhlak melainkan juga karakter bangsa.
Gus Sholah menambahkan, dunia pendidikan di Indonesia bukan hanya sekolah negeri, tapi juga swasta. Selama ini, lembaga pendidikan swasta pun, termasuk pesantren juga mempunyai saham besar untuk mencerdaskan bangsa.
"Selama ini swasta menyumbang banyak dalam proses pendidikan bangsa, termasuk pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Kita tidak bisa melupakan kebudayaan, tapi juga harus memperhatikan kedaulatan ekonomi," katanya.
Dikatakan Gus Sholah, kemandirian dan kedaulatan bangsa memang selama ini belum sepenuhnya tercapai, bahkan kadangkala tunduk pada korporasi baik di luar maupun dalam negeri. Namun, ia menegaskan, bukan tidak mungkin kedaulatan itu bisa tercapai.
"Kita harus mengutamakan rasa percaya diri, motivasi kuat melalui pendidikan. Ini tidak tercapai dalam satu dua tahun, bisa puluhan tahun. Jika tidak ada rasa itu, kita akan mengalami ketergantungan," katanya.
Ia menegaskan, semua unsur masyarakat harus bersatu demi menciptakan kedaulatan bangsa, termasuk melibatkan ulama maupun profesional. Dicontohkannya, produksi barang lebih mahal daripada barang impor. Dari masalah itu, akan timbul pertanyaan bagimana caranya, sehingga dengan adanya kedaulatan di bidang pendidikan ke depan akan menciptakan kemandirian bangsa.
Di Piagam Tebuireng itu, selain menyerukan kedaulatan bangsa, juga menggugah para cendekiawan, professional dan ulama, untuk berperan lebih aktif dan tepat sasaran dalam jihad mencerdaskan kehidupan bangsa, agar mampu menghadapi segala tantangan di masa mendatang. Selain itu, juga mengajak segenap unsur bangsa untuk berjihad mewujudkan keadilan, mempertahankan keadilan dan menjaga persatuan bangsa, menuju "Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur".
Kegiatan rapat akbar itu, selain dihadiri oleh para kiai yang tergabung di Forum Peduli Bangsa (FPB), juga Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjend TNI Wiyarto, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
