Sabtu 05 Nov 2016 17:52 WIB

Politikus Gerindra: Selesaikan Kasus Ahok Jangan Lukai Umat Islam

Aksi Bela Islam 4 November 2016
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Aksi Bela Islam 4 November 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade mengajak umat Islam dan semua pihak bersabar menunggu itikad baik pemerintah dalam menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia berharap kasus tersebut benar-benar dituntaskan dalam jangka waktu dua pekan seperti yang dijanjikan.

"Mari kita tunggu itikad baik pemerintah dalam dua minggu ini dengan sabar, dengan hati dingin, karena pemerintah berjanji akan menyelesaikan kasus Ahok secara cepat dan transparan," ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (5/11).

Andre melanjutkan sambil menunggu pemerintah melalui Polri mengusut tuntas kasus penistaan agama, Ia berharap agar semua pihak menjaga ketertiban, kesejukan dan kedamaian.

"Saatnya pemerintah menepati janjinya dan tidak main-main dengan umat Islam. Selesaikan kasus Ahok, setelah itu mari bersatu-padu membangun dan mensejahterakan masyarakat," tegasnya.

Ia juga berharap masyarakat tidak terprovokasi isu-isu liar terkait kasus Ahok yang akhirnya justru menimbulkan keresahan. Gerndra tidak ingin kasus kericuhan di ujung aksi damai Bela Islam pada 4 November kemarin kembali terulang.

"Kami mengimbau kepada pemerintah juga untuk tidak menuduh bahwa aksi 4 November itu ditunggangi aktor intelektual dan memperkeruh suasana. Karena pernyataan itu sangat melukai umat. Karena aksi 4 November murni aksi umat Islam yang prihatin karena Hukum di Indonesia tumpul terhadap Ahok," katanya.

Ia menambahkan, Komisi III DPR RI pada Senin (7/11/2016) mendatang juga berjanji akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta penjelasan kasus Ahok. Diharapkan dari gedung parlemen ini kita akan mendapatkan penjelasan secara detil penanganan Ahok di Bareskrim.

"Kita dengarkan baik-baik penjelasan Kapolri, apakah hukum benar-benar ditegakkan dalam kasus Ahok atau tidak. Jangan sampai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini ujian bagi pemerintahan Jokowi dalam menegakkan hukum secara adil," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement