REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sedikitnya 4.761 personel Polisi Republik Indonesia (Polri) diterjunkan untuk mengamankan tahapan pilkada serentak di tujuh daerah di Provinsi Jawa Tengah. Kekuatan Polri ini akan didukung sebanyak 1.253 personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam IV/Diponegoro serta 27.877 personel unsur perlindungan masyarakat (Linmas dan Satpol PP).
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, ketujuh daerah di Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada serentak pada 15 Februari 2017 adalah Kabupaten Batang, Jepara, Pati, Banjarnegara, Cilacap, dan Kota Salatiga. Terkait hal ini, ia mengingatkan agar anggota Polri tetap netral selama proses dan tahapan pilkada serentak berlangsung.
Kapolda meminta agar jajarannya memahami tugas dan fungsi pengamanan di lapangan dan senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Misalnya, anggota Polri jangan ikut menghitung perolehan suara di TPS. "Serahkan kepada petugas TPS, setelah selesai penghitungan pasti ada berita acara dan semua orang bisa mencatat," katanya di hadapan peserta Rapat Koordinasi Pengamanan Pilkada di Balai Diponegoro, Semarang. Jumat (28/10).
Sesuai instruksi Presiden RI, lanjut Condro Kirono, polisi yang akan menjaga keamanan jalannya pelaksanaan pilkada. Sementara TNI akan mendukung penuh dari belakang agar proses pilkada serentak ini dapat berlangsung lancar, tertib dan demokratis. "Kita harus profesional independen, netral tidak memihak," katanya
Tak lupa, ia juga meminta agar personel Polri dan TNI mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota selalu kompak. Jika Polri dan TNI kompak, masyarakat yang melihat juga akan merasa senang dan merasa aman. "TNI/Polri harus solid, jangan ada friksi, jangan ada kompetisi dan tidak ada egosektoral," kata Condro Kirono.
Hal lain yang juga mendapatkan perhatian, lanjut kapolda, anggota TNI/Polri jangan sampai mempersulit masalah. Jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keluhan masyarakat.
Apakah itu bentuknya pungli atau sikap arogansi anggota. Justru aparat TNI dan Polri harus mengedepankan hati nurani dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya. "Karena masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik dari TNI/ Polri, sebagai aparat penegak hukum dan penjaga keamanan serta kedaulatan negara," ujarnya.
Hal ini diamini oleh Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro, Mayjen TNI Jaswandi. Keberadaan unsur Polri dan TNI agar bisa memantau sekaligus melaporkan semua informasi baik yang positif maupun negatif berkaitan dengan pelaksanaan pilkada di lingkungan masyarakat terdekat.
"Jika ada sesuatu indikasi yang menghambat kelancaran proses pilkada, harus segera memberi informasi dan sekaligus bisa menuntaskan masalah itu secara berjenjang. Komandan Kodim maupun Kapolres silakan membuat program unggulan yang bisa menjadi daya tangkal di wilayah masing- masing," kata Jaswandi.
Jaswandi juga mengingatkan agar TNI/Polri bersikap netral dalam pilkada nanti. "TNI selalu siap berapapun dan kapan dibutuhkan dalam rangka membantu mengamankan proses pelaksanaan pilkada, mulai tahapan awal hingga tahapan paling akhir," katanya.