REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan elektronik warung gotong royong (e-warong) diharapkan akan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik karena keberadaan e-warong membuat masyarakat memiliki akses langsung terhadap perbankan.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat meresmikan 15 Elektronik Warung Gotong-royong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/10).
“Dengan demikian semua bantuan sosial diterima dengan non tunai. Ini memudahkan pemerintah untuk memonitor apakah bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran atau tidak,” ucap Puan.
Menko PMK Puan Maharani berharap masyarakat makin terbiasa dengan menggunakan transaksi nontunai. Dengan demikian program keuangan inklusif bisa makin menjangkau banyak orang. E-Warong KUBE-PKH merupakan program dari Kementerian Sosial yang menerapkan pengelolaan keuangan inklusif dalam menyalurkan bantuan sosial nontunai. Tujuannya, untuk menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi peserta PKH.
Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani juga menyalurkan sejumlah program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tidak Layak Huni (Ritilahu), Baras Rakyat Sejahatera (Rastra), Gerakan Hidup Sehat (Germas), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan dari Sekretariat gerakan Nasional Revolusi Mental.
Sejumlah penerima bantuan sempat ditanya oleh Menko PMK soal pemanfaatan dan kepastian nominal berasan bantuan yang selama ini telah diterima. Reni, pendamping PKH Kelurahan Padangsari, Banyumanik, mengungkapkan dalam menyalurkan bantuan pemerintah memang ada kendala masyarakat yang belum terbiasa dengan fasilitas perbankan. Namun, ia yakin perlahan-lahan masyarakat akan paham karena sudah dibiasakan.
Sebagai pendamping PKH, ia menjelaskan tugasnya sehari-hari adalah memvalidasi penerima program bantuan tersebut, antara lain mencakup ketepatan alamat, kondisi ekonomi keluarga penerima dan memastikan penggunaan uang sesuai ketentuan.
Tentraem, penerima PKH di Keluarahan Padangsari mengatakan anaknya yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD) menerima bantuan Rp 450.000 selama setahun dan diterima dalam empat kali. “Saya dapatnya Rp 120.000. Saya sangat senang karena membantu anak saya untuk beli buku dan baju seragam,” katanya.
Kepada Menko PMK, Tantraem mengaku dana bantuan tersebut cukup untuk kebutuhan sekolah anaknya. Ia memastikan dana tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan yang lain. “Ndak bisa untuk yang lain-lain. Sudah dibilang begitu sama pendamping, ndak boleh untuk yang lain. Itu untuk anak sekolah,” ujarnya.
Puan juga berdialog dengan Yuliana, yang kedua anaknya menerima KIP. Suami Yuliana bekerja sebagai satuan pengaman (satpam) salah satu perusahaan di Semarang. Sementara Yuliana sendiri bekerja sebagai pekerja harian. “Saya merasa sangat terbantu dengan program pemerintah ini,” katanya.
Ketika ditanya Puan Maharani apakah dana dari pemerintah sudah cukup untuk kebutuhan anaknya yang sedang di bangku sekolah, Yualiana mengatakan cukup atau tidak cukup, harus dibuat cukup saja. “Kalau mau dikasi lebih, ya maulah. Tapi, Bu saya sangat terbantu sekali dengan ini,” katanya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga menyaksikan transaksi riil di e-warong, KUBE, PKH dengan nama agen: Yuliatna, bernomor agen BNI01365479. Di e-warong tersebut Ibu Sumiatri membeli beras lima kilogram dengan kartu e-warung di mana 1 kg beras seharga Rp 9.500.
Dengan transaksi di e-warong, pemilik kartu bisa mengecek saldo keuangan sebelum dan sesudah transaksi. Sumiatri mengaku harga beras dengan transaksi e-warong lebih murah dibandingkan kalau membeli di pasar biasa. “Kalau di luar sekarang harga beras seperti ini sudah di atas Rp 10.000. Hemat di sini,” katanya. Hal serupa juga disampaikan Suni Susanti yang membeli minyak goreng dengan menggunakan kartu e-warong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika