REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat menggelar aksi damai di depan kantor DPRD NTB, Jalan Udayana, Kota Mataram, Kamis (20/10). Aksi ini sebagai bentuk evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.
Gabungan mahasiswa dari LMND, HMI, IMM, PMKRI, KAMMI, GMKI, PII, HIKMAHBUDHI, KMHDI mengkritisi kepemimpinan Pemerintahan Jokowi-JK yang lamban. Padahal mereka pernah berjanji akan meneguhkan kembali ideologi Pancasila dan Trisakti.
Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Firman dalam orasinya menilai belum ada perubahan yang signifikan pada dua tahun kepemimpinan pemerintah Jokowi-JK. Kesejahteraan masyarakat yang dijanjikan masih jauh dari harapan.
"Hngga saat ini jargon kerja Jokowi tidak terasa sama sekali. Bahkan, pelanggaran HAM marak terjadi, padahal Jokowi sempat berjanji saat kampanye akan menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu," katanya.
Ia menambahkan, visi besar yang dibawa pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong pun dianggap janji palsu. Selain itu, massa juga mengkritisi Sumber Daya Alam (SDA) yang pengelolaannya masih dilakukan oleh perusahaan asing.
Massa aksi lainnya, Imam menyatakan, seluruh perusahaan pertambangan milik asing harus segera dilakukan nasionalisasi aset dan negara yang semestinya mengelola objek vital tersebut agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. "Saat ini kan aset vital masih dikuasai investor luar. Kami harap Pemprov NTB dan juga anggota DPRD NTB dapat mengingatkan pemerintah pusat tentang kinerjanya," tegasnya.
Aksi sempat panas karena mahasiswa dengan pihak Sekretariat DPRD NTB terlibat adu mulut. Massa aksi menuntut bertemu dan berdialog langsung dengan para anggota dan pimpinan DPRD NTB.
Kabag Humas DPRD NTB Faturrahman mengatakan, hal tersebut tidak bisa terpenuhi mengingat para anggota DPRD NTB sedang melakukan reses. "Tolong adik-adik mahasiswa memahami, saat ini semua anggota DPRD NTB melakukan reses. Tidak ada orang didalam ruangan kecuali staf sekretariat saja," ujarnya menenangkan massa aksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika