REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kota Bandung dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tempat peluncuran aplikasi JAGA untuk kali pertama. Aplikasi ini akan diluncurkan pada 9 Desember 2016 oleh Presiden RI Joko Widodo.
JAGA merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang dirilis KPK RI sebagai sistem agar data keuangan di lembaga-lembaga dapat diakses oleh masyarakat. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Play Store. Namun secara resmi, JAGA baru akan diluncurkan Presiden RI Desember nanti.
"Bandung dijadikan kota percontohan oleh KPK. Selain Bandung, aplikasi JAGA akan diluncurkan juga di DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Selasa petang (19/10).
Menurut Emil, aplikasi ini sejalan dengan visi Kota Bandung untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui teknologi. Apallagi, Kota Bandung pun telah mengantongi penghargaan dari KPK atas aplikasi e-gratifikasi yang dinilai mampu mencegah korupsi.
Untuk melengkapi aplikasi tersebut, kata Emil, Ia dan timnya tengah mengkaji apakah aplikasi serupa yang dimiliki Kota Bandung, seperti SIP, e-kecamatan, e-kelurahan, e-gratifikasi, dan sebagainya dapat ditautkan dengan aplikasi milik KPK itu. Agar kedua lembaga bisa saling menghubungkan data sehingga hasilnya akan lebih integral, akurat dan akuntabel.
"Sudah saya tugaskan Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Perizinan. Tiga dinas itu yang akan melakukan koordinasi itu," katanya.
Emil menilai, teknologi dapat mencegah oknum yang ingin menyiasati sistem dengan cara yang cerdas dan sistematis. Saat ini, potensi korupsi di Kota Bandung sudah jauh berkurang sejak Pemkot Bandung mengubah sistem dari manual ke digital.
"Melalui sistem itu, kita bisa menjaga agar jangan sampai masyarakat bertemu dengan petugas sehingga menghindari percaloan, pungli, atau penyimpangan lainnya," katanya.
Aplikasi ini pun, kata Emil, akan membangun transparasi lembaga, baik dari segi keuangan maupun pelayanan publik lainnya. "Sehingga dengan begitu semua sekolah, puskesmas, rumah sakit, harus tahu ada monitoring pelayanan publik dan keuangan yang harus transparan yang bisa diakses warga," katanya.
Sementara menurut Deputi Informasi dan Data KPK RI, Hary Budiarto, Ia melakukan kunjungan dalam rangka persiapan peluncuran aplikasi JAGA oleh KPK RI pada 9 Desember 2016 oleh Presiden RI Joko Widodo.
Hary Budiarto mengatakan, aplikasi ini bertujuan untuk melibatkan partisipasi publik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Fitur testimoni dan pengaduan yang ada pada aplikasi ini akan memudahkan KPK untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana korupsi.
Hary pun yakin bahwa Kota Bandung adalah salah satu tempat tepat untuk mengaktivasi aplikasi ini.
"Saya merasa ini akan berhasil dijalankan di Kota Bandung. Karena di Bandung, masyarakatnya sangat cerewet dan teknologis," ujar Hary seraya mengatakan, hal ini baik karena akan mempermudah kinerja KPK dalam memonitor potensi korupsi di Indonesia.
Saat ini, JAGA baru dapat memfasilitasi 3 bidang, yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Di bidang kesehatan, aplikasi ini akan dapat mengakses data keuangan rumah sakit, data pelayanan, hingga data kamar kosong untuk pasien. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Kesehatan.
Sementara di bidang pendidikan, masyarakat akan bisa mengakses berbagai informasi pendidikan di sekolah-sekolah berdasarkan data yang diperoleh dari DAPODIK. Ada pula JAGA Perizinan, yang juga akan memonitor aktivitas perizinan di daerah-daerah yang juga bisa diakses masyarakat.
Aplikasi ini masih akan terus dikembangkan. Saat ini, fitur yang sudah tersedia selain informasi-informasi tersebut adalah fitur testimoni yang akan memberikan penilaian masyarakat tentang pelayanan publik yang mereka rasakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
