REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini di luar Jakarta. Selain itu, banyak juga yang menyoroti besaran nilai uang yang disita KPK jumlahnya dianggap kecil.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif mengatakan fokus pemberantasan KPK tidak hanya pada pejabat atau penyelenggara negara di ibukota negara saja, tetapi juga di seluruh daerah.

"KPK kan harus hadir di seluruh Indonesia, karena banyak dikeluhkan oleh masyarakat kalau KPK itu fokus ke Jakarta saja," kata Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (18/10).

Karena itu juga, ia mengakui besaran nilai kasus korupsi yang ditangani KPK juga lebih kecil dibandingkan kasus yang ada di Jakarta. Namun demikian, ia meminta agar semua pihak tidak terfokus pada kecilnya nilai besaran korupsi tersebut. Tetapi pada dampak yang diakibatkan karena suap atau korupsi oleh penyelenggara negara tersebut.

"Jangan diliat itu (kecil) tapi dampak nilai proyek keseluruhan," kata Syarif.

Ia mencontohkan kasus tangkap tangan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudhy Tri Hartanto dan PNS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen, Sigit Widodo dengan uang sitaan Rp 70 juta. Menurutnya, uang 70 juta tersebut merupakan bagian kecil dari komitmen fee proyek ijon antara penyelenggara negara dan pengusaha dari PT OSMA Grup.

"70 juta itu misalnya terrnyata komitmen fee yang disepakati 10 persen buat eksekutif dan 10 persen buat legislatif, dan 20 persen dari Rp 4 miliar lebih jadi Rp 750 juta. Jangan diliat yang tangkapnya kan skrg susah kasih amplop langsung 750 juta. Jadi bisa secara bertahap," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika