Selasa 18 Oct 2016 16:12 WIB

Pola Komunikasi Ahok Dinilai tak Sejalan dengan Amanat Reformasi

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Angga Indrawan
Massa Ormas Islam melakukan longmarch menuju Bareskrim dan kemudian di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (14/10). Dalam aksinya mereka meminta pihak kepolisian untuk memproses Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok terkait penistaan aga
Foto: Republika/Yasin Habibi
Massa Ormas Islam melakukan longmarch menuju Bareskrim dan kemudian di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (14/10). Dalam aksinya mereka meminta pihak kepolisian untuk memproses Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok terkait penistaan aga

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi, Riano Oscha menilai pola komunikasi Gunernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak sejalan dengan cita-cita dan amanat reformasi. Bahkan menurut dia, beberapa pernyataan sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi yang telah diperjuangkan.

"Seperti statement tembak di tempat bagi para pengunjuk rasa (yang melakukan aksi anarkistis),” kata Riano dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/10)

Riano melihat dalam setiap langkah dan geraknya, Ahok seolah-olah mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi sendiri telah menegaskan bahwa dirinya dalam posisi netral dalam pelaksanaan pilkada di seluruh Tanah Air.

Ketua Prodem Bob Randilawe meminta Ahok dalam tidak selalu menekankan pembangunan infrastruktur yang dalam implementasinya mengorbankan masyarakat miskin dalam kebijakannya. “Ahok harus adil dan melakukan pendekatan manusiawi terhadap masyarakat miskin di dalam setiap kebijakannya. Jangan asal main gusur,” ujar Bob.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo) Edwin Henawan Soekowati mengatakan sesungguhnya dalam pemilihan kepala daerah di Tanah Air sudah tidak ada lagi dikotomi yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan. Pasalnya ada beberapa kepala daerah yang beragama Kristen atau Katolik menjadi wali kota/bupati dan gubernur di daerah yang mayoritasnya beragama Islam. Misalnya saja Wali Kota Solo FX Rudi, mantan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement