REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ubedilah Badrun (Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta/UNJ)
Dalam konteks demokrasi substantif posisi warga negara diberi ruang bebas untuk mengekspresikan hak-hak politiknya. Setiap warga negara apapun latar belakang sosialnya memiliki hak politik yang sama. Sebagai warga negara Ahok memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainya, baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih.
Kedua hak tersebut dijamin oleh UUD 1945 maupun oleh Undang-Undang pemilihan umum. Posisi Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI sesungguhnya sedang menggunakan hak politiknya untuk dipilih menjadi calon gubernur yang dicalonkan sejumlah partai politik. Karenanya dalam konteks demokrasi substantif, posisikan Ahok pada posisi hak politik itu, tidak perlu direspon secara subyektif.
Keberanian Ahok untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur menunjukan kemampuan dasar adaptasi politik Ahok. Ahok nampaknya menikmati hak politiknya untuk dicalonkan. Tetapi demokrasi substantif akan tumbuh sehat jika memenuhi minimal tiga sarat utama.
Pertama, mayoritas warga menjadi pemilih rasional. Kedua, matangnya rasionalitas elite politik. Ketiga, sistem politik yang efektif. Banyaknya jumlah pemilih rasional dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan warga.
Rasionalitas elite politik yang matang dipengaruhi oleh pengalaman dan kemampuanya beradaptasi dengan situasi sosial dan politik. Sementara sistem politik efektif ditentukan oleh sejauh mana sistem menghadirkan rezim yang mampu secara sistematis dan terencana mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.
Apakah mayoritas warga Jakarta pemilih rasional? Kalau mayoritas pemilih rasional mengapa ada demo yang dinilai sejumlah pihak bernuansa SARA? Data pemilu DKI dari tahun 1999, 2004, 2009, sampai 2014 menunjukan bahwa mayoritas pemilih di Jakarta adalah pemilih rasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
