REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Puluhan pedagang asal Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, menggeruduk kantor DPRD Purwakarta, Senin (17/10).Mereka mengeluhkan soal larangan berjualan di sekitaran bekas gerbang tol Cikopo-Palimanan. Akibatnya, para pedagang itu tak memiliki mata pencaharian.

Uci Sanusi (42 tahun), mengatakan, setahun yang lalu warga disekitaran gerbang tol Cikopo-Palimanan, diperbolehkan untuk berjualan di pinggiran tol. Akan tetapi, sejak gardu tol dibongkar, pedagang dilarang untuk berjualan. Kondisi ini, membuat warga kesulitan. Karena kehilangan mata pencaharian.

"Kami ingin, diberi fasilitas untuk bisa tetap berjualan," ujarnya, Senin (17/10).

Seperti, dengan dibangunnya tempat peristirahatan atau dibukanya gerbang tol. Pasalnya, tol yang dibangun oleh pihak Lintas Marga Sedaya (LMS) itu tidak memberikan fasilitas gerbang tol maupun tempat peristirahatan di wilayah Purwakarta. Padahal, tol dengan panjang 116,57 kilometer itu membelah Desa Cimahi.

"Kami ingin ada kebijaksanaan, supaya perekonomian rakyat ini tetap jalan," ujarnya. 

Warga lainnya, Atma (55 tahun), mengatakan, setahun yang lalu warga sekitar jalan tol sangat terbantu dengan adanya fasilitas tersebut. Karena, warga bisa berjualan. Seperti, jualan kopi ataupun mi instan. 

"Penghasilan kami juga lumayan. Yaitu, sekitar Rp 500 ribu per malam," ujarnya. 

Tetapi sejak dilarang, lanjutnya, warga tak memiliki penghasilan lagi. Akibatnya, banyak warga yang menganggur. Sedangkan, kebutuhan sehari-hari harus tetap terpenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Neng Supartini, mengakui, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi masyarakat dari Desa Cimahi tersebut. Karenanya, pada hari ini pihaknya juga memanggil konsorsium Tol Cipali, yakni PT LMS. 

"Kami ingin duduk bersama, supaya ada solusi atas masalah ini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika