REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA -- Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jateng, telah memutuskan untuk melakukan relokasi terhadap warga yang tinggal di dua dusun Desa Mlaya Kecamatan Punggelan. Namun untuk menentukan tempat relokasi yang tepat, Pemkab masih harus menunggu kajian dari Badan Geologi.
''Kota akan minta agar Badan Geologi bisa melakukan kajian lagi mengenai tempat relokasi yang bisa menjadi tempat tinggal aman bagi warga kedua dusun tersebut. Mudah-mudahan, lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal semula,'' jelas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, Catur Subandrio, Jumat (14/10).
Sebelumnya, warga dua dusun yakni Dusun Kaliwadas dan Dusun Sidakarya Desa Mlaya, terpaksa diungsikan karena tebing yang berada di atas pemukiman mereka mengalami longsor. Meski longsor yang terjadi sebelumnya tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban, namun rekahan tanah yang berada di puncak tebing dikhawatirkan akan memicu longsor susulan yang bisa menimbun rumah-rumah warga.
Mengenai ancaman longsor susulan ini, Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung, sudah melakukan kajian. Dari hasil kajian tersebut, disimpulkan bahwa lokasi pemukiman warga di dua dusun ini sangat berbahaya. Posisi tebing yang miring tajam dapat memicu longsoran dalam bentuk gerakan tanah menggulung dan menimbun pemukiman yang ada di bawahnya. Untuk itu, dalam hasil kajiannya, Badan Geologi merekomendasikan agar warga yang tingga di kedua dusun tersebut direlokasi.
Namun mengenai calon tempat relokasi, Badan Geologi belum melakukan kajian mengingat saat kajian pertama dilakukan, Pemkab belum memiliki calon area yang bisa dijadikan tempat relokasi. ''Nanti, kalau kita sudah memiliki calon tempatnya, baru kita undang Badan Geologi untuk melakukan kajian lagi,'' jelasnya.
Catur juga menyebutkan, kajian geologi mengenai struktur tanah di calon tempat relokasi ini perlu dilakukan, agar tidak seperti proses relokasi yang dilakukan terhadap warga Sijeruk Kecamatan Banjarmangu. Menyusul bencana longsor yang terjadi di desa itu, Pemkab Banjarnegara kemudian melakukan proses relokasi terhadap warga desa tersebut.
Namun setelah tempat relokasi dipilih dan dibangun beberapa hunian baru, ternyata tempat relokasi yang dipilih rawan ambles dan berpotensi terjadi tanah bergerak.
Setelah beberapa tahun warga menempati hunian baru, bangunan rumah mengalami retak dan rusak akibat tanah bergerak. Sehingga 21 Kepala Keluarga warga Sijeruk tidak bisa lagi menempati rumahnya, dan pemerintah harus menanggung lagi biaya relokasi ulang.
"Sampai saat ini Pemkab belum sempat melakukan relokasi ulang, karena perhatian Pemkab kemudian teralih pada bencana longsor di Dusun Jemblung, gerakan tanah di Clapar, dan sekarang di Mlaya,'' jelasnya.
Hingga kini, sebanyak 103 rumah warga yang berada di Dusun Kaliwadas dan Sidakarya Desa Mlaya, masih dikosongkan. Sekitar 421 warga yang tinggal di rumah-rumah tersebut, masih ditempatkan di beberapa lokasi pengungsian mengingat rumah-rumah mereka beresiko tertimpa longsor.
''Kita tidak bisa mengambil resiko dengan membiarkan warga tinggal di rumah-rumah yang berpotensi tertimpa longsor,'' jelas Catur.
Terkait bencana di Desa Mlaya ini, Gubernur Jateng Ganjarpranowo, sempat melakukan peninjauan Rabu (12/10). Dalam peninjauan tersebut, Gubernur berjanji akan memberi bantuan pemasangan alat deteksi bencana atau early warning system (AWS) di Dusun Dusun Kaliwadas dan Sidakarya.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur juga menyatakan warga kedua dusun tersebut perlu direlokasi mengingat pemukiman warga sebelumnya berada di wilayah cekungan antara perbukitan yang rawan longsor. ''Pemprov akan membantu upaya relokasi. Kami masih menunggu kajian tim geologi untuk menentukan lokasi yang aman bagi tempat relokasi,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika