REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengajak Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai PDIP, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan transparansi dana pencalonan kepada publik.
"Saya juga mengundang Pak Basuki melakukan hal yang sama, membuka secara transparan jumlah dana (pencalonan) yang didapat dari siapa dan digunakan untuk apa," kata Sandiaga dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (13/10).
Lebih lanjut ia menjelaskan, undangan tersebut dilayangkan kepada Ahok dengan tujuan mendorong demokrasi Indonesia yang lebih transparan dan efisien, yang mana hal tersebut perlu dimulai dari calon pemimpin ibu kota. "Kalau Mas Anies dan Mas Agus enggak berkampanye selama setahun ini, yang sudah melakukan kegiatan bersama kami selama ini Pak Basuki, jadi saya undang," tambahnya.
Pengusaha asal Gorontalo, Sulawesi ini menyatakan telah menghabiskan dana Rp 29,3 miliar hingga September 2016, untuk sejumlah kegiatan pencalonan dirinya menuju Pilkada 2017. Pendiri Grup Saratoga ini mengungkapkan seluruh dana yang digunakan tersebut merupakan uangnya dan dipastikan berasal dari kegiatan yang tidak melanggar hukum.
"Secara konkret, sumber dana semuanya dari tabungan saya pribadi yang dihasilkan terutama dari dunia usaha dan pecahin celengan saya," ucapnya.
Sandiaga mengatakan sebanyak Rp 25,6 miliar atau sebagian besar dana itu digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat ibu kota selama hampir setahun.
"Jadi 87 persen dana tersebut jatuh pada kegiatan sosialisasi, media observasi, dan akseptabilitas. Di sini juga termasuk kegiatan selama bulan puasa yang bersifat sosial, penyuluhan, pelatihan dan blusukan, serta kegiatan yang menyentuh aspirasi masyarakat," ujar Sandiaga, dikutip Antara News.
Selanjutnya, menurut dia, sebanyak enam persen atau sebesar Rp 1,8 miliar telah dipakai untuk kebutuhan logistik, teritori, dan jaringan. Sementara itu, urusan advokasi, hukum, dan data menghabiskan sebanyak Rp 1,9 miliar atau tujuh persen dari keseluruhan dana.
"Hingga kini dana yang diaudit meliputi biaya sosialisasi, observasi, akseptabilitas dan kegiatan di 500 titik, 267 kelurahan, serta 44 kecamatan di Jakarta," tambahnya.
Terdapat tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur hingga pendaftaran resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada 23 September 2016. Ketiga pasangan tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar dan Partai Hanura. Kemudian, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika