REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang lolos dalam verifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2016. Ada lima parpol yang mengikuti proses verifikasi tersebut, namun hanya PSI yang lolos, tepatnya pada 7 Oktober 2016.
Ketua Umum PSI Grace Natalie bersyukur parpolnya kini sudah berbadan hukum. "Sungguh persyaratan (mendirikan parpol) dari kementerian bukan sesuatu yang mudah dipenuhi," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/10).
Syarat-syarat tersebut yakni kepengurusan wajib di 34 provinsi, minimal 386 kabupaten/kota atau 75 persen dari 514 kabupaten/kota, dan minimal 2.610 dari 5.210 kecamatan (50 persen kecamatan yang berada di 75 persen kabupaten/kota). Total kecamatan di seluruh Indonesia berjumlah 7.227.
Selain itu diwajibkan menyertakan perjanjian sewa atau pinjam kantor minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan dan berbagai kewajiban admistrasi lainnya. Grace mengakui mendirikan parpol baru membutuhkan biaya besar.
Bagaimana tidak, salah satu syaratnya yakni menyertakan perjanjian sewa atau pinjam kantor di setiap kecamatan. Saat ini, kepengurusan PSI merambah hingga 418 kabupaten/kota. Bisa dibayangkan berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa kantor.
Untungnya, PSI tak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membayar sewa. Mereka mengakali semua persyaratan verifikasi Kemenkumham dengan kreatifitas. "Kami minta kesediaan pengurus untuk mengkontribusikan rumahnya diipakai menjadi kantor secara gratis. Awalnya ragu apa ada yang mau, ternyata setelah kita jalani, kita yakinkan, mereka mau," ujarnya.
PSI juga pernah melakukan crowd funding lewat kitabisa.com. Ke depannya, mereka hendak meluncurkan sebuah toko online. Namun Grace masih merahasiakan detil toko tersebut. Intinya, kata Grace, mereka akan selalu mencoba menggali cara kreatif agar kebutuhan dana operasional parpol bisa penuhi.
Grace percaya masih banyak cara yang bisa dilakukan. Mulai saat ini PSI pun akan memulai pelaporan terkait sumber dana mengingat statusnya sudah berbadan hukum. Dia menyebut cara kreatif mampu membangun dan mendirikan parpol. "Parpol tidak cuma dipunyai miliader atau cukong," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika