REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 aparat kepolisian harus mulai disubukkan pula dengan melakukan upaya pendeteksian dini kerawanan di sejumlah wilayah. Tidak berhenti di sana, Kepolisian juga harus mulai melakukan antisipasi-antipasi untuk mencegah kemungkinan konflik yang ditimbulkan saat pemilihan nanti.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) Titin Anggraini mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan aparat keamanan dalam mensukeskan jalannya Pilkada 2017. Beberapa di antaranya seperti harus ada koordinasi antara Kepolsian dan badan pengawas pemilu (Bawaslu).
"Harus berkoordinasi dengan pengawas kabupaten, provinsi dan memastikan bahwa setiap tahapannya diawasi. Misalnya jangan sampai ada kecurangan," ujar Titin saat dihubungi di Jakarta, Ahad (9/10).
Titin yakin dengan pengawasan yang tegas maka kerawanan saat Pilkada nanti bisa dicegah. Salah satunya dengan menekan uji lembaran yang netral serta penegakkan hukum yang tegas.
"Selama ini kan penyebab kerawanan karena kecurangan yang dibiarkan, penyelenggara yang tidak netral," ujarnya.
Oleh karena itu, Titin berharap aparat kepolisian benar-benar dapat melakukan pengawasan tersebut dengan benar. Kemudian sambungnya, perlu juga adanya pendekatan secara persuasif dari polisi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para partai politik.
"Tujuannya membangun komitmen bersama untuk mencegah pelanggaran kekerasan dan konflik," tuturnya.
Selanjutnya, menurut Titin, polisi bukan saja memberikan atensi pada wilayah yang diprediksi memiliki tingkat kerawanan tinggi. Namun polisi juga harus tetap memberikan atensi keamanan bagi wilayah -wilayah lainnya.
"Juga penting personel Kepolisian di daerah harus netral, tidak berpihak serta tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran. Ini untuk membangun kepercayaan publik kepada polisi dan juga diikuti ketaatan atas aturan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
