Alasan PHMB lahir karena masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung membutuhkan penghasilan. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Diterangkan Mia, hutan lindung berbeda dengan cagar alam. Masyarakat boleh ikut mengolah lahan di kawasan hutan lindung dengan syarat tanaman pokok harus tetap ditanam. Tapi, di dalam kawasan cagar alam dilarang melakukan segala bentuk aktivitas apapun.
Sesuai konsep PHBM, masyarakat disarankan menanam kopi sebagai tanaman pokok. Sebab, kopi dinilai lebih baik dibanding sayuran. Artinya, lebih ramah lingkungan. Pohon kopi juga lebih bisa menahan aliran (air) permukaan.
Tapi, kenyataannya di dekat mata air Sungai Cikamiri, banyak ditanami kubis, sawi dan kentang. Saat panen kentang, tentu para petani menggali tanah. Hal tersebut dapat membuat partikel dan tanah hanyut ke aliran sungai saat terjadi hujan.
Semakin luas tanah yang diolah di wilayah tangkapan air. Maka semakin banyak partikel dan tanah yang hanyut ke sungai. Dari waktu ke waktu akan membuat sungai menjadi dangkal.
Tidak jauh dari mata air Sungai Cikamiri berserakan bungkus pestisida. Pestisida itu digunakan untuk tanaman palawija yang ditanam di wilayah tangkapan air dekat mata air.
"Yang hanyut ke Cimanuk bukan hanya sedimentasi, tapi juga sampah kimia, sebab perilaku di hulunya sembarangan," jelas Mia.
Ironisnya, sebagian penduduk sekitar hanya sebagai buruh penggarap lahan milik orang lain. Upah kerja laki-laki Rp 30 ribu per hari dengan jam kerja dari pagi sampai tengah hari. Upah untuk wanita Rp 25 ribu per hari. Tapi, ada juga sebagian penduduk yang mengolah lahan sendiri.
Menurut Mia, ada sekitar 500 petani penggarap di kawasan Puncak Cae. Sebagian besar petani menggantungkan hidupnya pada hasil panen palawija yang ditanam di kawasan hutan lindung tersebut.
Mia menegaskan, seandainya konsep PHMB dijalankan dengan benar. Masyarakat dapat hidup sambil mengolah tanah di kawasan hutan lindung dengan meminimalisir tingkat kerusakan wilayah tangkapan air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
