REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA --- Program pemungutan retribusi secara elektronik bagi pedagang pasar di Surakarta atau E-Retribusi belum berjalan lancar. Banyaknya pedagang yang belum mendaftar dan membuka rekening Bank Daerah menjadi salah satu sebab program E-Retribusi terhambat.

Seperti diungkapkan ketua Paguyuban Pedagang Pasar Depok, Banjarsari, Surakarta, Suwarjono. Ia mengungkapkan sejak Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan program tersebut awal bulan ini, baru sebagian pedagang yang membayar retribusi pasar menggunakan e-retribusi. Selebihnya pedagang membayar langsung retribusi kepada petugas.

“Belum semuanya pedagang menggunakan e-retribusi, sebagian masih manual menggunakan karcis yang diberikan pada petugas yang biasa melakukan pemungutan retribusi pasar,” tutur Suwarjono pada Senin (26/9) siang.

Menurut Suwarjono, e-retribusi memudahkan pedagang. Sebab pedagang dapat melakukan deposit di Bank yang telah bekerjasama dengan Pemkot Surakarta, sehingga penarikan retribusi pasar pun dilakukan secara otomatis yakni dengan pemotongan deposito pada rekening tabungan pedagang.

Selain itu, penggunaan e-retribusi dapat menghindari terjadinya praktek korupsi sebab adanya pengontrolan langsung dari perbankan dan Pemkot Surakarta. Sayangnya kata dia pedagang belum banyak melakukan pendaftaran dan membuka rekening tabungan. Dimana dalam program E-Retribusi itu Pemkot Surakarta bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Menurut Suwarjono banyak pedagang yang sudah berusia lanjut kesulitan. Dan belum memahami perihal e-retribusi. Di lain sisi, kata dia Pemkot Surakarta dinilai harus lebih intensif dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang.

“Sekarang sistemnya petugas datang menemui pedagang, kalau sudah terpasang alat penarikan retribusinya semakin mudah,” tuturnya.

Sementara itu Kepada Dinas Pengelolaan Pasar, Subagyo mengungkapkan pihaknya masih melakukan penyempurnaan terhadap program e-retribusi tersebut. Selain pasar Depok, Banjarsari program e-retribusi juga telah diuji dicobakan di pasar Singosaren.

Kata dia pelaksanaan program itu terhambat lantaran tengah melakukan penyempurnaan data oleh pihak perbankan. "Jadi masih terhambat soal pengertian data kelengkapan persyaratan dari pedagang sendiri. Perlu waktu, sehingga belum bisa maksimal pelaksanaannya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika